Penanggulangan Kemiskinan dan Perwujudan Desa Mandiri di Kab. Probolinggo

Probolinggo | antarwaktu.com – Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Mewujudkan Desa Mandiri menjadi bahasan dalam Diskusi Panel di Balai Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan. Senin, (4/12/2023)

Acara yang berlangsung dalam dua sesi ini dihadiri oleh narasumber dari DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim Wakil Ketua dari Fraksi PKB, H Muhammad Yasin Komisi 2 dari Fraksi PPP, HM Syamsul Arifin Alfatoni Ketua Komisi 3 dari Fraksi Partai Gerindra, H Abdul Azis Komisi 4 dari Fraksi Partai Nasdem, Hj Nur Azizah dari Partai Nasdem, Gus Muhammad Al Fayumi dari Fraksi PKB, Puja Kurniawan Camat Kraksaan beserta Forkopimcam, Kepala Desa Asembakor H Muhammad Hamsun, Sekdes dan Seklur se-kecamatan Kraksaan, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Kraksaan.

Membuka sekaligus sebagai moderator acara, Camat Kraksaan Puja Kurniawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan harapannya untuk kemajuan desa, karena sudah hampir 10 tahun Dana Desa sudah bergulir ke semua desa mulai tahun 2015.

“Kami menghadirkan narasumber dari legislatif yang tugasnya budgeting, kontroling dan juga legislatif, yaitu bersama-sama dengan eksekutif menetapkan peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan Kabupaten Probolinggo, ini adalah panel yang kesekian kalinya di tahun 2023 dan ini menjadi panel yang terakhir di tahun ini”, sambutnya.

“Mudah-mudahan banyak masukan dari peserta, nanti minimal pada saat hearing dengan eksekutif ataupun yang disampaikan melalui rapat-rapat banggar dan sebagainya, keluhan, masukkan maupun keinginan dan harapan dari masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Kraksaan dapat di akomodir”, jelasnya.

Dalam pemaparan dari narasumber, H Abdul Azis menekankan kepada kerjasama antar desa melalui UMKM, bagaimana supaya nanti UMKMnya jadi maju dan saling memberi nilai tambah. Sedangkan Hj Nur Azizah meminta kepada kelompok PKH, untuk benar-benar mengevaluasi data penerima bantuan, karena masih banyak kasus, penerima yang seharusnya benar-benar orang miskin tapi masih ada yang orang kaya masih mau menerima.

Lukman Hakim mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan desa mandiri merupakan sebuah hal yang dicita-citakan oleh setiap desa. Menurutnya, desa itu banyak klasifikasi ada desa tertinggal ada desa berkembang ada desa maju, baru desa mandiri.

“Semua adalah proses pembangunan yang memuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri”, ujarnya.

“Saya tertarik dengan kata inisiatif itu adalah suatu inovasi, inovasi untuk merubah jadi pemberdayaan masyarakat, itu elemen-elemennya dan dari SDM-SDMnya harus mampu, baru pembagian masa depan yang berinisiatif untuk membangun masyarakat itu bagaimana lebih maju”, katanya lagi.

H Muhammad Yasin Hb menjelaskan kriteria dikatakan desa mandiri jika desa itu sudah mencukupi pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang sudah maju.

“Ada 6 aspek yang harus diberdayakan, Pemerintahan desa, seluruh perangkat desa, elemen Desa dan BPD sudah berdaya, Kelembagaan desa RT RW posyandu LKD dan lain lain termasuk BumDES, Teknologi, Kesehatan dan Pendidikan”, urainya.

HM Syamsul Alfatoni mengatakan dari 30 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, probolinggo masih termasuk peringkat nomor 4 termiskin dari bawah di Jawa Timur, untuk itu perlu pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Kemudian HM Syamsul Alfatoni memberikan masukan strategi untuk UMKM dengan “Strategi Branding”, menambah sedikit nilai jual sehingga mampu mengangkat nilai jualnya produk itu sendiri, UMKM yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, inovasi menambah nilai jual tentang sebuah produk dengan perubahan nama.

Gus Muhammad Al Fayumi dari fraksi PKB dengan kehadiran wakil ketua DPRD mengusulkan kenaikan dana Pokir sehingga bisa memberikan terbaik kepada masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *