Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kedaung Kota Tangerang Telan 12 Milyar Disoal

Kota Tangerang | antarwaktu.com – Pelaksanaan proyek kementrian yang didanai dari APBN senilai 12 Miliar diduga asal asalan, untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kedaung Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, sebagaimana beberapa Lembaga Masyarakat menyoroti permasalahan proyek tersebut, Rabu (24/4/24).

Aliansi Tangerang Raya Bersatu (ATRB) pihaknya menyoal dan menyampaikan kepada media, dana proyek tersebut ada nya ketidak sesuaian pada pelaksanaan, dimana sumber dana 12 miliar lebih itu melalui Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) yang dialokasikan untuk pembangunan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kedaung nilainya sangat besar, harus sesuai yang di rencanakan.

Lembaga ATRB yang telah menyurati pihak Dirjen CKTR, sebagaimana temuan-temuan di lapangan hal itu disampaikan oleh Drs. Bonar TSH selaku Koordinator di ATRB, “memang terlihat kontroversial, mulai dari urugan tanah untuk taman, dimana lokasi galian tanahnya tepat di depan gedung rusunawa yang baru saja berdiri setahun yang lalu, belum lagi pemasangan turab atau pondasi penahan tanahnya yang sangat tidak profesional, kegiatan inipun banyak menuai reaksi dari masyarakat kota Tangerang, bahkan beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Tangerang Raya Bersatu (ATRB) yang tengah menyoroti kegiatan tersebut”, Ungkapnya.

Dirinya juga menambakan, “dengan Anggaran dua belas milyar lebih itu, seharusnya dikerjakan secara profesional, bukan seperti kontraktor pemula, kamipun sudah menyurati Dirjen CKTR terkait kejanggalan pada proyek peningkatan kualitas pemukiman kumuh kawasan kedaung”, pungkasnya.

Diwaktu yang sama, Saiman aktifis senior dan selaku Ketua Lsm Rembuk Banten turut menyikapi permasalahan tersebut, menurut nya ada benerapa hal yang memang tidak sesuai sudah jelas dan dianggap tidak profesional dimana pihak kontraktor selaku pemenang tender.

” Pertama, Tanah urug yang tidak sesuai spesifikasi, Kedua, tidak ada gambar kerja, Ketiga Pelaksana konsultan supervisi, petugas K-3 tidak ada di lokasi kegiatan, Keempat, Terjadi pengurangan spesisifikasi dalam pemasangan pondasi dan yang Kelima, Pengerjaan terlihat asalan asalan”, beber Saiman.

Kami duga proyek ini memang sangat janggal, beberapa kali kami pantau kelokasi kegiatan, kami tidak pernah berjumpa dengan pelaksana, maupun dengan konsultan supervisi, dengan surat yang kami layangkan, kami berharap PPK ( pejabat pembuat komitmen) segera mengevaluasi ulang baik dari perusahaan pemenang tender maupun dari konsultan supervisinya.Tutup Saiman
(Fery)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *