Garut | antarwaktu.com – Sejumlah pihak menyoroti adanya kasus penjualan pupuk subsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Garut khususnya di bagian selatan (Garsel).
Dugaan penyelewengan distribusi pupuk subsidi mengarah pada penjualan lintas kecamatan dari kecamatan Bungbulang ke wilayah kecamatan Pakenjeng, yang seharusnya dialokasikan untuk petani di Desa Bungbulang.
” Ini sudah melanggar aturan dan harus segera ada tindakan untuk memutus mata rantai terhadap oknum yang melakukannya,” kata warga Bungbulang dan beberapa sumber yang mohon dirahasiakan namanya, Selasa (7/1/2024).
Menurut mereka praktik ini melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (menjual pupuk subsidi dengan harga tidak sesuai HET).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (manipulasi/penipuan dalam penjualan pupuk).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ditempat terpisah Ketua Umum Gawaris, Asep Suherman, SH, melalui seluler terkait adanya dugaan kasus tersebut mengaku miris disaat Pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan khususnya bidang pertanian. Pihaknya kata Asep akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini.
Asep menegaskan pengawasan distribusi pupuk subsidi harus diperketat untuk mencegah penyelewengan. “Kami meminta pihak terkait untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas pelaku,” tegasnya.
Beberapa kelompok di tani dikecamatan Bungbulang tani yang berhasil ditemui mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena ketidaktahuan mereka adanya penjualan pupuk antar wilayah. ” Saya tidak tahu menahu,” katanya singkat. Atas temuan ini masyarakat petani meminta pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah terhadap distribusi pupuk subsidi untuk melindungi para petani kecil di seluruh Indonesia. (Asbuy)