Kota Depok | antarwaktu.com – Dinilai sudah menjadi kebutuhan masyarakat Depok, khususnya yang selalu kesulitan untuk mencari tempat ibadah di wilayah Margonda.
“Pasalnya, perihal dihapusnya program pembangunan Masjid di eks lahan SDN Pondok Cina 1. Bahkan, Bantuan Sosial Santunan Kematian (Bansos Sankem), pun juga diharus oleh Wali Kota Depok. Jadi, diingatkan bahayanya merubah-rubah program tersebut,” ujar anggota DPRD Kota Depok, dari F-PKS, Bambang Sutopo, Selasa (15/7/2025), di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat.
Ia menyebutkan, bahwa pembangunan Masjid Agung di Margonda dan bantuan (Santunan Kematian) Sankem sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat Depok. “Maka, dirinya khawatir kebijakan Wali Kota yang terkesan buru-buru itu dan tanpa perhitungan yang matang justru akan menjadi rekam jejak yang tidak baik bagi Wali sendiri,” ucap Bambang.
Menurutnya, bahwa kalau politik bisa berubah, teman koalisi bisa berganti tapi, jangan membatalkan Masjid yang sudah menjadi keputusan saat itu, apalagi Masjid ya, kan ga enak nanti kalau dicap atau dikenang Walikota yang membatalkan Masjid, kan ga asik gitu ya. “Untuk itu, dilakukan saja dulu pembangunan Masjid, karena anggarannya sudah jelas, lahannya sudah ada, tinggal bangun, apa susahnya?” tutur Bambang.
Ia juga menjelaskan, jika perpindahan pembangunan Masjid Agung itu dilakukan maka akan berdampak distrust ke Walikota, karena dia dulu (Sekretaris Daerah) yang mengawal prioritas anggaran itu dan dia sendiri yang membatalkannya. “Masyarakat pasti kecewa atas harapannya punya Masjid Agung ditengah Margonda, kan jadi ikon ya karena memang belum ada Masjid Agung di Margonda, dan anggaran Rp 20 miliar sudah ada,” jelas Bambang.
Ia juga khawatir, nanti akan dikenang secara personal beliau pribadi yang mengeser Masjid, kan repot. Perihal seperti ini kan jadi viral, makanya saya minta Walikota hati-hati, ini akan menjadi rekam jejak digital yang terus ada. “Lebih-lebih kalau keluarganya baca, oh Pak Supian Suri dikenal yang membatalkan Masjid, Masya Allah,” imbuh Bambang.
Diakuinya, bahwa dikonfirmasi, lahan untuk perpindahan Masjid Agung itu hingga saat ini belum ada. Bahkan, anggaran untuk menggeser pembangunannya juga belum ada, karena memang harus dibicarakan terlebih dahulu di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok.
“Tapi kalau ada wacana membangun lagi, toh itu kan belum jelas. Ya ada rencana di Jalan Juanda tapi lahannya belum ada, dananya belum ada, secara prioritas, lebih prioritas yang mana, kan gitu. Jangan juga dihilangkan tapi dibangun dulu. Kalau Rumah Didik Anak Istimewah itu kan bisa dianggarkan, dan kita bisa bicara lebih panjang, ya di 2026 lah,” tukas Bambang.
Diharapkan, pembangunan Masjid Agung yang sudah dianggarkan Rp 20 miliar itu terus dilakukan. Hal itu dikarenakan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Depok yang selalu kesulitan mencari tempat ibadah di Margonda.
“Ini kan sudah jadi Perda, konsekuensi hukumnya tentu tidak bisa tiba-tiba, harus bicara lagi, harus diputuskan, kan gitu ya. Menurut saya payungin hukum dulu keinginan prioritas Walikota dengan RPJMD. Dan mungkin lebih enaknya, ya bahasa kita lebih nyamannya nanti lah di 2026 sahnya APBD murni ya yang sudah diharapkan. Beliau kan seorang Sekda dulu pasti tau kenapa dimunculkan mata anggaran itu. Selalu alasannya kan prioritas, prioritas yang mana? Lah dulu juga kan diprioritas, seharusnya kan dikerjakan bukan malah tiba-tiba dipindah,” papar Bambang.
Ditambahkannya, bahwa bantuan Sankem masih sangat dibutuhkan masyarakat Depok ditengah ekonomi keluarga yang terguncang karena kehilangan sanak saudaranya.
“Jadi, Sankem itu masih dibutuhkan masyarakat, janganlah untuk saat ini dihentikan atau digeser. Ngeri-ngeri ini Pak Wali soal mengeser Masjid Agung, menghetikan bantuan Sankem. Jadi, Sankem harus tetap ada dengan cara menambah anggaran. Ya kan bicara anggaran, Rp 4,3 triliun APBD Depok, anggarankan bisa di negoitable. Sankem itu sangat bermanfaat untuk masyarakat karena sudah hampir 20 tahun dijalankan,” pungkasnya.
Bambang juga menegaskan, bahwa perkiraan akhir bulan Juli ini Banggar akan membahas terkait perpindahan pembangunan Masjid Agung dan mengenai bantuan Sankem yang menyentuh perubahan APBD.
“Jadi atau ga nya Masjid digusur? Kemudian jadi atau ga nya Sankem hilang? Mungkin pengesahannya awal bulan Agustus. Mari sama-sama saling mendengar, jangan sepihak. Bahwa kota ini juga punya dua, ada legislatif dan eksekutif, mari saling mendegar juga. Jangan juga ‘kemauan pribadi’ dalam bungkus prioritas gitu loh,” tandas Politisi PKS Depok itu.
MAUL