Jakarta| antarwaktu.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto menggulirkan agenda reformasi birokrasi Polri, disambut hangat oleh Panglima Tinggi Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) yang menyatakan siap mendukung terhadap apa yang sudah menjadi agenda Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan langkah konkret Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo yang langsung membentuk tim reformasi dan menunjuk Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Polri.
“Penunjukan Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Polri sudah sangat tepat,” ujar Panglima LP2KP dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).
Pekan lalu, Panglima LP2KP bersama Ketua Umum dan Sekjen Wartawan Reaksi Cepat berkunjung ke Lemdiklat Polri dalam rangka silaturahmi dan audiensi dengan Kalemdiklat Polri. Mereka diterima langsung oleh Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana dan berdiskusi mengenai upaya-upaya pembenahan internal di tubuh Polri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.
“Kalemdiklat memaparkan berbagai capaian dan perjuangannya selama bertugas, termasuk upaya memperkuat jati diri institusi kepolisian agar semakin profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Komjen Chryshnanda juga membagikan buku hasil pemikirannya berjudul Strategi Arsitektur Lemdiklat Polri yang terbit pada April 2025 setebal 373 halaman. Buku tersebut merumuskan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi karakter anggota Polri, meliputi religiusitas, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, sikap bersahabat, cinta tanah air, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai itu kemudian diturunkan menjadi 21 Fakta Integritas Lemdiklat Polri.
“Buku itu luar biasa, bukan hanya untuk internal Polri tapi juga bisa jadi pedoman bagi generasi muda dalam membangun integritas dan profesionalisme,” ujar Panglima LP2KP.
Ia menilai, sejalan dengan program Presiden Prabowo, Polri sudah lebih dulu menunjukkan komitmen perbaikan internal, terutama di bidang pendidikan dan pelatihan. Karena itu, tim reformasi yang dibentuk Presiden disebutnya tidak perlu bekerja dari nol, mengingat fondasi perubahan sudah mulai dijalankan di tubuh Polri.
“LP2KP menyambut positif agenda Presiden Prabowo dan mendorong agar Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Hal ini penting agar penegakan hukum dan penyidikan tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun,” tegasnya.
Program reformasi birokrasi Polri yang diluncurkan Presiden Prabowo bertujuan meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan integritas kepolisian, serta memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Presiden Prabowo menegaskan, “Reformasi birokrasi Polri adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan polisi yang profesional, cerdas, dan modern.”
Panglima LP2KP menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semangat reformasi harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa.
“Reformasi Polri bukan hanya milik institusi kepolisian, tapi juga harapan rakyat Indonesia untuk memiliki aparat penegak hukum yang benar-benar mengabdi kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.
(Red/Yun)