Kota Depok | antarwaktu.com – Hubungan harmonis adalah kondisi relasi yang baik, seimbang, dan damai, ditandai dengan sikap saling menghormati, memahami, peduli, dan menyayangi satu sama lain, baik dalam lingkup pasangan, keluarga, maupun rekan kerja. Hubungan ini melibatkan komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bersama-sama, bukan saling menyalahkan.
Namun, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif Kota Depok, kembali menjadi sorotan. Hal tersebut, pihak DPRD Kota Depok menyayangkan sikap jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dinilai sering mangkir dari undangan rapat maupun agenda penting lainnya tanpa keterangan yang jelas.
Mencuatnya kritikan ini, setelah perwakilan Pemkot Depok tidak hadirnya dalam rapat paripurna laporan reses serta rapat evaluasi pembangunan berlangsung, Selasa (24/2/2026), di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat.
Karena, dengan kehadiran unsur pemerintah sangat krusial untuk mengevaluasi program pembangunan kota agar berjalan selaras antara rencana kerja pemerintah dan pengawasan legislatif. Bahkan, ketidakhadiran pihak pemerintah bukan kali pertama terjadi,” ujar Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok Legislator dari Partai PPP, Hj. Qonita Lutfiyah, SE., MM, kepada pewarta.
Dia menyebutkan, bahwa fenomena ini sudah menjadi pola yang sering berulang, di mana pihak pemerintah tidak memberikan konfirmasi atau alasan atas ketidakhadirannya.
“Padahal, kami undang yang bersangkutan tidak hadir, dan juga tidak ada informasi ke kami terkait kenapa ketidakhadirannya. Harapannya ini menjadi evaluasi bersama, bahwasanya membangun Depok itu kita harus bersama-sama,” ucap Qonita.
Kendati demikian, pihak DPRD menegaskan bahwa membangun kota sebesar Depok memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota dan DPRD.
“Arrtinya, dengan kehadiran fisik dalam rapat formal bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan administratif dalam mengawal kontribusi pembangunan,” ketus Qonita.
Qonita juga menegaskan, bahwa kejadian ini harus menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan.
Pesan moral yang ingin disampaikan adalah pentingnya saling menghargai peran masing-masing lembaga demi kepentingan masyarakat luas.
“Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Ke depannya menjadi evaluasi bersama bahwasanya hadirnya DPRD juga memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Depok,” tandas politisi PPP Kota Depok itu.
MAUL
