Kota Depok | antarwaktu.com – Ngobrol santai sambil ngopi adalah budaya populer untuk membangun kedekatan, bertukar ide, atau sekadar melepas penat dalam suasana informal. Aktivitas ini sering dimanfaatkan untuk mencairkan suasana, baik dalam pertemuan profesional singkat maupun diskusi santai. Bahkan, dalam kopi juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi saat mengobrol.
Seperti halnya yang dilakukan Bidang Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) DPD PKS Kota Depok, menggelar acara “Coffe Talk” atau ngobrol sambil ngopi, bersama insan pers pada Sabtu (9/5/2026), di Rumah Makan Pondok Laras, Kelapa Dua, Cimanggis Depok, Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut hadir, Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, dan didampingi Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna, serta jajaran dari Fraksi PKS DPRD Kota Depok, diantaranya Hengky, Hafid Nasir, Ela Dahlia, Nuryuliani, Bambang Sutopo, Imam Musanto, Khairullah Ahyari, Ade Firmansyah.
Dalam diskusi tersebut, Khairullah Ahyari kembali menyindir pemerintah Kota Depok yang telah menghapus program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena, pihaknya menyesali sikap pemerintah Kota Depok yang dianggap tidak peduli terhadap nasib orang susah. “Padahal cuma menghabiskan sekitar Rp 1,8 miliar pertahun, itu pun langsung untuk masyarakat, masih juga dihapus program nya, sungguh terlalu,” ketus Khairullah.
Ia juga membandingkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah untuk masyarakat kelas bawah yang telah terlanjur dihapuskan dengan alasan efisiensi anggaran. “Untuk itu coba kita contohkan saja, kalau pejabat mati, atau kiai mati, Walikota sempat-sempatin hadir bahkan dengan kirim karangan bunga. Tapi, coba jika orang miskin mati, mengharap sankem tapi sudah dihapus,” imbuh Khairullah.
Khairullah mengingatkan dengan sejumlah program pro rakyat era Idris-Imam yang kembali dihapuskan oleh Pemerintah Kota Depok era Supian Suri- Chandra Rahmansyah. “Bahkan, itu terpenting juga bagi kesehatan, dimana kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Itu, UHC juga dihapus, padahal untuk rakyat miskin,” imbuh Politisi PKS Kota Depok itu.
Hal yang sama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan agar Depok kembali berpredikat UHC tengah tahun ini. “Jadi, kita akan terus kawal, sampai Pemkot Depok dengan BPJS mengumumkan Depok kembali berstatus UHC,” tegas Adef sapaan akrabnya.
Ia mendesak Pemkot Depok untuk tidak mengorbankan layanan kesehatan masyarakat dengan dalih apapun. Ia katakan, program-program yang sekiranya berkaitan langsung dengan masyarakat kelas bawah tidak dijadikan ajang “judi” politik. “Jangan sampai kepercayaan masyarakat terjun bebas kepada pemerintah. Kami di PKS akan terus untuk kemaslahatan selama Kota Depok belum menetapkan status UHC lagi,” tandas Adef.
Pernyataan Khairullah Ahyari dan Ade Firmansyah diamini Ela Dahlia, selaku politisi perempuan dari Fraksi PKS DPRD Depok menyuarakan aspirasinya demi akses kemaslahatan.
Dia berharap dengan meningkatnya kepesertaan BPJS mandiri bisa mengembalikan status Kota Depok kembali ber-UHC lebih cepat, terlebih saat ini telah adanya anggaran Rp 114 M untuk memperkuat layanan kesehatan serta sejumlah uang dari bantuan provinsi Jabar. “Artinya, dari peningkatan pelayanan kesehatan para peseeta bpjs juga harus ditingkatkan, jangan ada diskriminasi dengan pasien umum sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Dengan demikian masyarakat mempunyai semangat untuk ikut kepesertaan bpjs dan kembali mengakktifkan bpjs mandirinya,” imbuh Ela.
Bahkan Ela juga mengutip dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh mengalami penurunan kualitas maupun akses. Karena itu, UHC harus kembali diaktifkan demi keselamatan dan keadilan kesehatan bagi seluruh warga Depok.
Ela Dahlia menambahkan, bahwa adanya peluang strategis dari anggaran tersebut sebagai jaring pengaman bagi warga non-PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau warga miskin yang belum terdata. “Nah, ini adalah langkah krusial untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok,” tukasnya.
Berdasarkan informasi yang didapat, saat ini Pemkot Depok bersama DPRD resmi memperkuat anggaran kesehatan hingga lebih dari Rp114 miliar sebagai langkah strategis untuk kembali meraih status Universal Health Coverage (UHC).
“Jadi, dengan langkah ini dinilai sebagai bentuk ambisi Pemerintah Kota Depok dalam mencapai target UHC pada tahun 2026. Karena, anggaran Rp114 miliar merupakan angka yang signifikan. Hal ini, keberhasilan UHC bukan sekadar soal besaran dana, melainkan ketepatan sasaran. Maka, ini adalah potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Depok,” ujar Srikandi PKS Kota Depok itu.
MAUL
