Jakarta | antarwaktu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuat geram. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan (HG), bersama istrinya, Kartini Buchari (KB), kompak mangkir dari panggilan pemeriksaan pada Kamis (11/6).
Keduanya absen tanpa memberikan keterangan resmi kepada penyidik, memicu spekulasi terkait upaya menghalangi penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Tak hanya pasangan suami istri tersebut, KPK juga mencatat ketidakhadiran delapan saksi lainnya, termasuk mantan staf ahli sang legislator serta seorang mahasiswi, dalam agenda pemanggilan yang sama.
Modus “Cuci Uang”: Dana Rakyat Berujung ke Rumah Makan dan Mobil Mewah
Kasus yang menjerat Heri Gunawan tergolong serius.
Ia telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total aliran dana haram mencapai Rp15,86 miliar.
Dana tersebut disinyalir merupakan hasil “penggarongan” dana CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan modus operandi yang diduga dilakukan HG. Dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat luas tersebut justru dialirkan melalui yayasan milik sang politikus, sebelum akhirnya berakhir di rekening pribadi.
Alih-alih menyalurkan bantuan sosial, dana belasan miliar rupiah itu diduga digunakan untuk kepentingan gaya hidup mewah, di antaranya:
Pembangunan dan operasional rumah makan.
Pengelolaan outlet minuman.
Pembelian aset tanah dan bangunan.
Pembelian mobil-mobil mewah.
KPK Beri Peringatan Keras
”Kami menegaskan kepada seluruh pihak agar kooperatif.
Pemanggilan ini krusial untuk menelusuri aliran uang serta aset yang diduga hasil dari TPPU,” tegas Budi Prasetyo, Jumat (12/6).
Selain kasus Heri Gunawan, KPK saat ini juga tengah mengusut tersangka lain, Satori, yang diduga melakukan tindak pidana serupa dengan nilai kerugian mencapai Rp12,52 miliar.
Sikap bungkam dan aksi mangkir berjamaah ini memicu kritik tajam dari publik, mengingat posisi HG sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan penggunaan anggaran negara. Hingga saat ini, pihak HG belum memberikan pernyataan resmi terkait mangkirnya mereka dari pemeriksaan penyidik.
(TS/Ute)
