Garut | antarwaktu.com – Di saat ratusan ruang kelas di Kabupaten Garut masih rusak dan kekurangan bangku, Dinas Pendidikan setempat justru royal membayar jasa konsultan.
Data internal dan penelusuran Media menemukan, rata-rata tarif jasa konsultan perencana dan pengawas proyek pembangunan sekolah di Disdik Garut diduga melebihi ketentuan yang berlaku.
Angka itu jauh di atas standar Kementerian PUPR dalam Permen No.8/2023.
“Seharusnya untuk rehab ruang kelas senilai Rp 100 jt, biaya konsultan perencanaan dan pengawasan cukup Rp 7 juta. Tapi di Garut dibayar sampai Rp 18 juta,” kata sumber di lingkungan DPRD Garut yang meminta namanya tidak ditulis, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya dugaan pembengkakan itu terjadi di setiap paket proyek yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan. Mulai dari pembangunan RKB, rehab gedung, hingga pengadaan sarana.
” Jika dihitung selisih persentasenya, potensi pemborosan APBD mencapai miliaran rupiah,” ungkapnya.
Yang mengganjal, tidak ada dokumen justifikasi teknis yang jelas mengapa tarif dinaikkan. Perbup Garut No.36/2025 yang jadi rujukan juga mengacu pada standar PUPR,” katanya lagi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Wawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penerapan tarif tersebut atas dasar arahan dari Adbang.
” Tarif jasa konsultan perencanaan dan pengawasan yang kami bayarkan hasil koordinasi dan arahan dari Adbang,” ungkapnya.
Praktik ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kemahalan ini murni inefisiensi, atau ada permainan antara PPK dan konsultan ?
Saat dikonfirmasi, Kabag Adbang Setda Garut, Ema, lepas tangan. “Penerapan tarif dikembalikan ke dinas teknis. Disesuaikan kebutuhan dinas,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Pernyataan itu dibantah Sekda Garut, Nurdin Yana. Ia menyebut ada permainan. “Ada oknum tim verifikasi TAPD yang ikut bermain,” kata Nurdin.
Ketua Aliansi Wartawan Pasundan, Mas Alinurdin menilai ini pembiaran. ” kalau semua dikembalikan ke dinas teknis, buat apa ada menteri PUPR bikin Permen. Aturan sudah jelas. Ini akal-akalan,” tegasnya.
Sementara itu, orang tua murid di salah satu SDN Pendeuy hanya bisa gigit jari. Atap kelas anaknya bocor sejak 2 tahun lalu, tapi proposal rehabnya selalu “tidak cukup anggaran”.
“Gedung anak kami bocor, tapi uang buat konsultan malah digedein. Kemana nuraninya?” ujar lies, 42, wali murid. (Chrystian) Editor:Buy
