Kota Depok | antarwaktu.com – Diketahui misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan adalah doktrin hukum perdata yang terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian memanfaatkan posisi atau keadaan darurat pihak lain yang lebih lemah (seperti tekanan ekonomi, keterdesakan, kondisi psikologis, atau hubungan kepercayaan) untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.
Karena hak atas pelayanan kesehatan dijamin konstitusi. Namun dalam praktiknya, pasien tidak mampu masih sering ditolak rumah sakit karena alasan biaya. Dalam kacamata hukum perdata, praktik ini dapat dikaji sebagai “misbruik van omstandigheden” atau penyalahgunaan keadaan.
Apa Itu Misbruik van Omstandigheden?
Misbruik van omstandigheden adalah padanan dari istilah undue influence dan unconscionability dalam sistem common law. Ketiganya berangkat dari persoalan yang sama: ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dalam perjanjian.
- Undue influence: ketidakadilan terjadi karena hubungan para pihak yang tidak seimbang.
- Unconscionability: ketidakadilan terjadi karena keadaan yang berat sebelah.
Dalam hukum Indonesia, penyalahgunaan keadaan dapat dikategorikan sebagai cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu:
- Kesesatan (dwaling)
- Paksaan (dwang)
- Penipuan (bedrog)
Celah dalam Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent
Perjanjian terapeutik adalah perikatan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien. Objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Sementara informed consent adalah persetujuan pasien atas tindakan medis setelah menerima informasi yang cukup.
Masalahnya, perjanjian terapeutik dan informed consent sering kali hanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Padahal pasien tidak mampu umumnya tidak memahami prosedur, tindakan, dan fasilitas medis yang seharusnya diterimanya.
Ketidaktahuan inilah yang membuat posisi pasien menjadi sangat lemah di hadapan rumah sakit. Kondisi tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan.
Padahal, kedudukan masyarakat tidak mampu dilindungi secara tegas oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan dioperasionalkan melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Tiga Kasus Penolakan Pasien Tidak Mampu yang Mengguncang Publik
1. Kasus Bambang Sutrisno – 13 Mei 2009
Bambang Sutrisno, warga tidak mampu berusia 50 tahun, ditolak RSUD Ibnu Sina Gresik. Akibat penolakan tersebut, Bambang meninggal dunia dalam kondisi sekarat.
2. Kasus Suryani – 15 Oktober 2011
Suryani, 44 tahun, penderita kanker getah bening, ditolak Rumah Sakit Dharmais Jakarta Barat. Alasannya, Suryani hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Kasus Dera Nur Anggraini – 13 Februari 2013
Dera, yang mengalami sakit di kerongkongan, dibawa orang tuanya ke 10 rumah sakit. Semuanya menolak. Dera akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan medis.
Ketiga kasus ini menunjukkan orientasi rumah sakit yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomis daripada kemanusiaan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Ratna Dwi Wulandari dkk. yang dimuat di jurnal BMC Public Health berjudul “Hospital utilization among urban poor in Indonesia in 2018: is government-run insurance effective?” Penelitian itu menegaskan, mahalnya pelayanan medis membuat masyarakat miskin sulit mengakses layanan kesehatan yang layak.
Melanggar Asas Keseimbangan dan Syarat Sah Perjanjian
Penolakan pasien tidak mampu tidak hanya persoalan etika, tetapi juga persoalan hukum perdata.
1. Melanggar asas keseimbangan
Asas keseimbangan menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian pelayanan medis seharusnya tidak ditentukan sepihak oleh rumah sakit. Penolakan dan diskriminasi terhadap pasien tidak mampu membuat perjanjian menjadi cacat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Melanggar syarat sebab yang halal
Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya sebab yang halal atau geoorloofde oorzaak. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan, suatu sebab dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.
Dalam transaksi terapeutik, dokter bertujuan menyembuhkan dengan keahlian yang dimilikinya, sedangkan pasien bertujuan memperoleh kesembuhan. Penolakan pasien tidak mampu jelas mencederai tujuan halal tersebut dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan.
Simpulan
Hak mendapatkan pelayanan medis adalah hak dasar setiap orang yang diamanatkan negara kepada rumah sakit. Namun amanat itu belum terwujud secara adil karena masih adanya penolakan terhadap pasien tidak mampu.
Fakta tersebut membuktikan bahwa kedudukan perjanjian terapeutik dan informed consent menjadi tidak jelas dan rawan disalahgunakan, sehingga melahirkan keadaan berat sebelah atau misbruik van omstandigheden.
Karena itu, reformasi penegakan hukum dan pengawasan etika pelayanan medis menjadi mutlak agar keadilan dan perlindungan sosial dapat benar-benar terwujud tanpa diskriminasi.
MAUL/RED
