Jakarta | antarwaktu.com – Kongres Organisasi Profesi Pertemuan berkala yang diadakan oleh suatu organisasi profesi, seperti yang dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan mengusung tema “Bangkit dan Bersatu” yang akan digelar tanggal 29-30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi, dengan agenda utama memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat 2025-2030, sebagai forum pemersatu dan ajang demokrasi yang mampu membawa semangat kebersamaan, di tubuh PWI, sebagai organisasi tersebut tertua di Indonesia.
Namun, dengan menjelangnya Kogres tersebut, Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung 2023, Hendry Ch Bangun (KCB), mengatakan, bahwa dalam kongres ini ada intervensi dari pemerintah. “Jadi, dengan adanya pernyataan Hendry tersebut sangat berlebihan dan tidak berdasar, bahkan bisa merusak wibawa organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ini,” ucap sejumlah pengurus daerah salah satunya Bustam, selaku Ketua PWI Papua Barat, dan merangkap sebagai ahli pers Dewan Pers itu.
Menurutnya, bahwa dengan tudingan Hendry, soal adanya calon titipan pemerintah, justru itu dinilai hanya menciptakan kegaduhan menjelang kongres.
“Bahkan, itu merupakan pernyataan sesat, dan kontraproduktif dengan semangat persatuan. Hal itu, menuai reaksi keras terhadap seluruh pengurus PWI,” tutur Bustam.
Disebutkannya, bahwa kalau ada individu yang menfgaku didukung pemerintah, itu manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut-ikutan menyebarkan kabar tanpa bukti. Sebagai wartawan senior, yang bersangkutan seharusnya lebih hati-hati dalam bicara.
“Artinya, terlihat dengan independensi PWI dijaga dengan kerja nyata, bukanya dengan melempar isu intervensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Bustam.
Ia mengingatkan, bahwa seharusnya kita sambutlah sikap pemerintah yang mewakili negara, yang justru peduli taerhadap persolan membelit di PWI dengan memfasilitasi demi terselenggarakntya Kongres Perstauan PWI di Cikarang nanti.
“Bahkan, seharusnya PWI berterima kasih kepada Pemerintah yang telah membantu dan memfasilitasi terselenggarnya Kongres Persatuan. Untuk itu, kita mesti positive thinking, bukan malah berpikiran picik. PWI kisruh berkepanjangan dan terbukti Hendry gagal berkontribusi untuk menyelesaikannya,” imbuh Bustam.
Ia berharap, bahwa Kongres Persatuan PWI dengan mengusung tema “Bangkit dan Bersatu” yang akan digelar tanggal 29-30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi, dengan agenda utama memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat 2025-2030 diharapkan sebagai forum pemersatu dan ajang demokrasi yang mampu membawa semangat kebersamaan di tubuh PWI.
“Para utusan dari 39 proponisi dan cabang khusus Solo diharapkan bisa fokus pada regenerasi kepimpinan, bukan terjebak dalam isu-usi liar yang hanya melemahkan solidaritas organisasi wartawan tertua dan terbesar, yang diduga ada ambisi pribadi ingin terpilih menjadi Ketum PWI,” tukas Bustam.
Pernyataan Bustam juga diamini Saibansyah Dardani, selaku Ketua PWI Propinsi Kepaluan Riau, bahwa pemerintah tidak pernah cawe-cawe dalam Kongres PWI tersebut. Kendati, pemakaian gedung BBTIK milik Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Cikarang, itu hanyalah sebagai dukungan fasilitas agar penyelenggaraan Konferensi berjalan lancar, sukses dan damai.
“Hal itu, justru jika ada pihak yang terus menggiring opini dengan melempar isu intervensi, itu bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi kongres,” tandas Saibansyah Dardani sebelumnya.
Saibansyah menambahkan, bahwa sebelumnya, Hendry mengatakan adanya pihak yang mencoba menggiring opini seolah-olah calon tertentu merupakan “wakil resmi” pemerintah.
Dia bahkan mengaku mendapat laporan adanya ancaman konsekuensi, bila calon tersebut tidak didukung.
“Artinya, justru ini merupakan bentuk kepanikan HCB dan takut kalah dalam pemilihan Ketua PWI dalam Kongres,” ketusnya.
MAUL/RED