Kota Depok | antarwaktu.com – Seperti diketahui sosialisasi politik adalah proses pembentukan pemahaman dan sikap politik seseorang, sementara komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan.
Keduanya saling terkait erat dengan membentuk individu menjadi warga negara yang peka terhadap politik, sementara komunikasi politik adalah alat utama untuk menyampaikan gagasan politik dan memengaruhi opini publik dalam sistem politik.
Hal tersebut dilakukan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, mengunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, dengan agenda silahturahmi sekaligus melakukan Sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi D DPRD Kota Depok Tahun Sidang 2025, berlangsung, Selasa (4/11/2025). Dalam sosialisasi dan diskusi, Ade didampingi Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dan pengurus serta anggota PWI Kota Depok, Jawa Barat.
“Jadi, pihaknya merasa bangga atas pencapaian hasil program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Artinya, dengan indeks Pembangunan Manusia, kan, ada tiga komponen: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini terus meningkat, di posisi kedua atau ketiga se-Jawa Barat. Kemudian tingkat kemiskinan berada di peringkat keempat terendah nasional,” ujar Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna.
Ia menyebutkan, bahwa Komisi D memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat.
“Jadi, dengan perbaikan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah setiap tahun telah memberikan hasil nyata bagi warga Kota Depok,” ucap Ade.
Dijelaskannya, bahwa pentingnya pemerataan akses pendidikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, diapresiasi karena telah meluncurkan rintisan program sekolah swasta gratis untuk membantu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Mulai dari sekitar 33 ribu lulusan SD, baru 11 ribu yang tertampung di sekolah negeri. Sisanya harus ke swasta, dan sebagian masih membayar biaya pendidikan. Jadi program sekolah swasta gratis ini langkah maju yang adil,” jelas Ade.
Ade juga berharap kedepannya, DPRD dapat pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Depok, dengan berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
“Maka, saya harapkan pertumbuhan sekolah negeri dan swasta diharapkan tetap seimbang agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” imbuh politisi PKS Kota Depok itu.
Berlangsungnya acara tersebut dan diskusi terkait mempermasalahkan kurang mandirinya kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri yang terkesan diatur oleh partai pendukungnya, terkesan ingin ‘memamerkan’ kekuasaanya yang cenderung berlebihan. Salah satu kesombongan kekuasaan yang ditunjukkan yakni dengan membatalkan anggaran pembangunan Masjid Al Quddus di ex lahan SDN Pondok Cina Margonda sebesar Rp 20 miliar.
Tidak ada alasan yang kuat, pembagunan masjid di Jalan Margonda itu dibatalkan, sepertinya Wali Kota Depok ditekan partai pendukungnya.
Sejak pemerintah sebelumnya yang dipimpin Wali Kota Depok, Mohammad Idris, ada sejumlah partai politik paling terdepan melakukan aksi demo, untuk mencegah digusurnya SDN Pondok Cina Margonda karena diketahui akan dibangunnya masjid di area tersebut.
“Jadi, itu kebijakan publik yang dirumuskan seorang politikus memang tak mungkin lepas dari subjektivitas berdasar nilai-nilai kejuangan parpolnya. Namun, politisi yang telah menjadi pejabat publik, disumpah di depan publik, ini sudah confirmed menjadi negarawan. Sehingga yang dalam pikirannya adalah bagaimana melayani seluruhnya tanpa terkecuali,” papar Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna.
Ditambahkannya, bahwa rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus telah tertuang di lembar dokumen negara.
Belakangan diputuskan program ini dialihkan menjadi rumah didik untuk anak disabilitas, padahal SDN Pondok Cina 1 saja dipindahkan karena tidak tepat berada di pinggir jalan protokol yang lalu lintas sangat padat dan ramai.
“Jadi hal tersebut, periodisasi kepemimpinan menjamin keberlanjutan program pembangunan. Hal tersebuy juga digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Pemimpin yang akan datang menghormati apa yang sudah direncanakan dan yang sudah dilakukan pemimpin terdahulu. Begitu pula, pemimpin terdahulu juga menghormati keterpilihan pemimpin baru,” pungkas Politisi Dapil Cimanggis itu.
Ditempat yang sama Rusdy Nurdiansyah, selaku Ketua PWI Kota Depok menyampaikan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Depok dalam hal kemerdekaan pers sudah cukup baik.
“Untuk itu, saya memberikan angka 85-90 ketika menjawab survei IDI yang dilakukan Pemkot Depok. Tidak ada ancaman atau intimidasi serius terhadap pers dalam menjalankan tugasnya. PWI dan Pemkot Depok juga bermitra dengan baik, namun pers tetap kritis dan bertanggungjawab,” tukas Rusdy.
Wartawan senior Republika itu juga berharap kedepannya sebaiknya semua program-program pembangunan yang hendak di jalankan serta permasalahan yang timbul dapat disampaikan dengan menggelar diskusi bersama PWI Kota Depok.
“Silahkan menyampaikan kinerja dan program melalui media sosial (medsos), tapi untuk lebih mencerdaskan masyarakat, peran pers itu sangat penting. Kegaduhan di medsos akan dapat diredam melalui pers yang berpegang kode etik,” tandas Rusdy, yang juga pemegang Card Pers Nomor One (PCNO), dari Presiden RI itu.
MAUL