Asahan | antarwaktu.com – Sudah menjadi agenda tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan, setiap tahunnya akan mengundang para kepala desa dari 177 desa untuk menghadiri acara Bimtek.
Acara undangan Bimtek itu akan di lakukan saat beberapa hari lagi akan di kucurkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, dalam surat undangan tersebut, Kepala desa diharuskan membawa 2 atau 3 orang perangkatnya.
Masalah penginapan dan akomodasi dananya di bebankan ke desa masing masing, adapun setiap kepala desa diwajibkan menyetor per orang Rp 5 juta,
Jadi kalau 3 perangkat ikut acara tersebut, maka kepala desa harus menyetor ke Panitia sebesar Rp 15 Juta.
Dalam setahun itu ada 9, karena dalam Setahun akan dikucurkan Pemerintah Pusat Dana Desa sebanyak 3 kali, maka undangan Bimtek setahun akan diadakan 3 kali yang mengadakan dari 3 institusi, 1.Polri, 2.Kejaksaan, 3.TNI, Ujar salah satu Kepala Desa yang mengikuti undangan Bimtek dari Kecamatan Pulo bandring yang tidak ingin namanya di sebut tanggal 1/5 /2024 di Hotel Grand Antares Medan.
“ini bimtek yang ke dua di tahun 2024 dan ini bang akunya. Karena bimtek yang pertama telah di selenggarakan beberapa hari lalu, yang mengadakan yaitu Polres Asahan di Hotel Danau Toba Medan”, ungkapnya.
Kades yang tidak ingin disebut namanya itu menambahkan, “Kami dalam mengikuti Bimtek ini, para Kepala Desa harus meminjam uang dari luar, karena Dana Desa belum keluar”, pungkasnya.
Terpisah, Ok Rasyid S.E, selaku pengurus Masyarakat Melayu Kabupaten Asahan menanggapi, terkait Bimtek ke dua yang di selenggarakan di Grand Antares Medan, dan menjadi pertanyaan.
“Kenapa setiap Dana Desa mau dikucurkan Pemerintah Pusat mereka harus diundang Bimtek dan kenapa harus dilakukan sampai 3 institusi, dan kenapa pula harus diluar Daerah, Apa tidak ada lagi tempat yang dapat menampung para 177 perangkat desa di Kisaran ini ?, Apakah ini hanya akal akalan mereka untuk ikut serta menikmati uang Dana Desa tersebut, Kalau di Asahan kan lebih elok,dana dapat di irit,dan para Kepala desa tidak terhalang untuk mengurus warganya dan desanya”, beber nya kepada wartawan, Minggu (5/5/24).
Sementara Dewan pimpinan pusat (LIMK) Buyung batu bara sependapat dengan Ok Rasyid SE, Dana yang seharusnya untuk Bimtek di luar daerah tersebut apabila digunakan untuk Pembangunan Desa dan masyarakatnya kemungkinan apa yang di programkan Bapak Jokowidodo menekan ke miskinan menuju Indonesia maju akan terwujud, tapi kalau semua pihak tidak mendukung niscaya Program bapak Jokowi itu isapan jempol belaka.
yang terjadi Kemiskinan yang akan timbul, Dari sejak Dana Desa di kucurkan Pemerintah Pusat Bimtek selalu diluar daerah dan tidak pernah berpikir Bupati Asahan untuk menghentikan praktek Bimtek diluar daerah ini.
Elok lah Dana Desa untuk Asahan di hentikan ujarnya, (Aripin)