Batanghari | antarwaktu.com – Pasca pemberitaan tentang adanya pelanggaran pembangunan posyandu dan pembelian sapi yang sumber dananya dari anggaran ketahanan pangan dan dana desa(DD) beberapa waktu yang lalu di desa Pulau Betung kecamatan pemayung kabupaten Batanghari, masyarakat berharap agar Inspektorat dan dinas ketahanan pangan Kabupaten Batanghari agar segera turun ke Desa yang di beritakan beberapa waktu lalu tersebut (24/08/24).
Hal ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat mengingat permasalahan yang sedang terjadi sangatlah fatal.
Terdapat dugaan penyelewengan dana dan penyalahgunaan anggaran yg di kelola oleh pihak pemerintah desa tersebut.
Sedangkan permasalahan tersebut jelas dan langsung dari keterangan badan permusyawarahan desa(BPD) desa Pulau Betung.
Sebagai mitra Kepala Desa dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, BPD sudah menegur pihak pengelola, namun teguran tersebut tidak di hiraukan.
“Saya sudah menegur pihak pengelola namun tidak di hiraukan, dan saya berharap agar hal semacam ini segera di tindak oleh pihak Pemkab Batanghari agar tidak terulang kembali” tutur salah satu anggota BPD desa Pulau Betung.
Dalam hal ini media berharap agar Inspektorat dan DISHANPAN Kabupaten Batanghari segera buka mata dan menjalankan tugasnya selaku penyandang wewenang.
“Kami merasa inspektorat dan DISHANPAN sengaja tidak mengindahkan keluhan masyarakat, padahal permasalahan ini sudah fatal dan sangat jelas sumbernya” tutur awak media melalui WhatsApp.
Dan dia pun menambahkan agar semua media di Batanghari membantu agar pemerintah kabupaten tidak lagi tutup mata dengan permasalahan yang menyangkut anggaran dana desa(DD) dan ketahan pangan.
Demi keberlangsungan kesetabilan ekonomi di desa desa di kabupaten Batanghari.
Menurut informasi dari salah satu warga yang tidak ingin namanya di publikasikan mengatakan, “bahwa pemerintah Desa Pulau Betung lagi tidak baik baik saja, kemarin Ketua Lembaga Adat beserta anggotanya mundur,”ujarnya
“Saat ditanya apa alasan Ketua Lembaga Adat beserta anggota nya mundur warga tersebut menjawab, “tidak tau bang, mungkin ada permasalahan dengan kades nya, tuturnya
Tambahnya lagi “baru baru ini juga mobil BUMDes yang terparkir di rumah Ketua BUMDes ditarik paksa oleh pemerintah desa dan direktur BUMDES di pecat secara tidak hormat.” imbuhnya
Sementara itu Ketua Lembaga Adat sekaligus Ketua BUMDes M.Janik saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan Whatsapp terkait prihal kemunduran nya dari jabatan ketua lembaga adat desa serta pemecatan sebagai direktur bumdes belum memberikan jawaban atas apa penyebab prihal tersebut
(Tim)