Sukabumi | antarwaktu.com –
Kritik keras dilontarkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, S.H., terhadap penyelenggaraan kegiatan publik yang dinilai tidak taat aturan.
Dalam audiensi bersama Komisi 3 DPRD, Rabu (7/5/2025), Danny menyoroti khusus penyalahgunaan Lapangan Merdeka (Lapdek) dan polemik seputar Program Wakaf yang diduga belum mengantongi dasar hukum yang kuat.
“Segala bentuk keramaian harus punya sandaran hukum. Jangan asal gelar acara tanpa regulasi yang jelas,” tegas Danny kepada media.
Ia menilai konser musik di Lapdek yang berlangsung hingga larut malam telah mengusik kenyamanan warga dan melenceng dari nilai moral masyarakat Sukabumi yang religius.
Danny juga menyentil polemik Program Wakaf yang ia sebut belum memiliki sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
“Kami sudah putuskan ditunda. Jangan dipaksakan sebelum regulasinya matang dan sah secara hukum,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa peraturan wali kota (Perwal) atau peraturan daerah (Perda) adalah pedoman utama agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah tidak menabrak aturan.
Kegiatan tanpa dasar hukum, menurutnya, justru bisa merugikan masyarakat dan menciptakan celah penyalahgunaan wewenang.
Tak hanya itu, Danny juga mempertanyakan transparansi anggaran penggunaan fasilitas publik seperti Lapdek.
Ia mendorong agar ruang-ruang publik difokuskan untuk kegiatan edukatif dan membentuk karakter, bukan sekadar hiburan yang berisiko merusak ikon kota.
“Lapdek bukan lapangan hiburan bebas. Itu milik rakyat, harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang membangun, bukan merusak,” tegasnya.
(Tarsut)