Jakarta | antarwaktu.com – Berpihak pada rakyat adalah komitmen pemerintah dan pemimpin untuk mengutamakan kepentingan publik melalui kebijakan yang pro-rakyat. Seperti halnya dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global secara daring dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026) yang menegaskan tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun nonsubsidi.
Jadi dalam hal ini, Komisi XII DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah yang tegas. Di tengah gejolak geopolitik dunia yang semakin memanas konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut, harga minyak mentah dunia terus tertekan naik.
“Ditambah geoekonomi global yang penuh ketidakpastian, inflasi energi, dan disrupsi rantai pasok, banyak negara terpaksa menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Namun Indonesia memilih jalan berbeda,” ujar Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, bahwa dengan keputusan mempertahankan harga BBM stabil merupakan bukti nyata bahwa pemerintah berjuang keras dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat.
“Kita tahu tekanan dari luar sangat besar. Tapi pemerintah tidak mau membebani rakyat kecil, nelayan, petani, pedagang kecil, dan transportasi publik dengan kenaikan harga. Ini adalah bentuk perjuangan nyata: menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi domestik tetap terkendali, dan memastikan roda ekonomi rakyat terus berputar,” jelas Bambang.
Bambang juga menegaskan, bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar subsidi BBM tepat sasaran, transparan, dan tidak disalahgunakan. “Pemerintah telah menunjukkan bahwa di tengah badai geopolitik dan geoekonomi, kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Kami di DPR RI mendukung penuh langkah ini,” tandas Politisi Partai Golkar itu.
MAUL/RED
