Kota Depok | antarwaktu.com – Biskita Trans Depok adalah layanan transportasi umum berbasis Buy The Service (BTS) di Kota Depok, Jawa Barat, yang kini telah diintegrasikan secara nasional. Sementara itu, Komisi C DPRD Kota Depok meminta klarifikasi dan perhitungan ulang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait rencana ekspansi, pengelolaan (handover), serta risiko fiskal dari layanan Biskita Trans Depok.
Hal tersebut dengan anggota Komisi C pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Bambang Sutopo mengaku heran akan agenda rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) yang dilakukan pada Jum’at (9/10/2026).
“Jadi, dari hasil rapat dengan Dishub Depok pada akhir pekan ini belum menghasilkan kesepakatan. Justru pihaknya mengaku bingung tentang apa yang dibahasnya. Karena, yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD 19,2 Miliar yang sedang viral saat ini,” ujar HBS, sapaan akrabnya kepada pewarta.
Ia juga mendesak, Dishub Depok agar segera memberikan klarifikasi tentang situasi APBD Kota Depok yang diduga terbuang sia-sia sebanyak hampir 20 miliar.
“Kami merasa dibohongi setelah mendengar data yang disampaikan. Ternyata yang jadi problem adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak 19,2 M itu,” tukas HBS.
Ia juga mengingatkan, bahwa siapapun yang memiliki data tentang kejanggalan proyek layanan Biskita Trans Depok tahun 2026, untuk segera berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Depok untuk dibahas lebih lanjut.
“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” imbuh HBS.
Sebelumnya juga diungkapkan mantan CEO Persikad, Atet Handiyana Sihombing, bahwa dinilai Aan Syurahman sejauh ini selalu asal menyebut tanpa menggunakan berkas dan data.
“Artinya, asal menyebutkan yang keluar dari Plt Kadishub Depok. Karena, saat dikonfirmasi soal anggaran PL 19,2 Miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Jadi, besok saya informasikan ke pusat itu,” ketus Handiyana.
Handiyana juga mengakui, bahwa pihaknya memiliki data kongkrit dimana pada proyek layanan Biskita Trans Depok terdapat ratusan personel yang diduga fiktif dan diklaim memiliki pemasukan rutin.
“Jadi, saya ada datanya. Karena, saat pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp 150 ribu perhari, jumlahnya puluhan orang, tapi ga tau siapa orangnya,” tandasnya.
MAUL
