Jakarta | antarwaktu.com – Jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di situasi kritis di tengah polemik dokumen pendidikan yang berkembang menjadi krisis hukum, politik, serta penurunan kepercayaan publik. Hingga berita ini diterbitkan, Wapres Gibran belum resmi mengundurkan diri dan belum dimakzulkan, namun terjebak dalam dilema dua opsi besar: mundur sukarela atau menghadapi proses pemakzulan melalui jalur konstitusional.
Berdasarkan perkembangan terbaru, pada Selasa (10‑11‑2026) Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa niat tersebut belum berupa surat pengunduran diri resmi yang telah diajukan secara formal.
Polemik bermula dari perkara persyaratan pendidikan pencalonan Wapres yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026. MK menyatakan permohonan para penggugat tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Meski menolak permohonan, MK mencatat dalam pertimbangan hukumnya bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, maupun diploma pendidikan luar‑negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA. MK kemudian menyerahkan penilaian keabsahan dokumen‑dokumen tersebut kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai Undang‑Undang Dasar 1945.
Krisis semakin memuncak pada Rabu (11‑11‑2026), ketika 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi partai politik menyerahkan dokumen usul pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat kepada pimpinan DPR.
Delapan fraksi yang menandatangani usulan tersebut meliputi PDI‑P, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Materi HMP tersebut berfokus pada polemik ijazah serta dugaan ketidakterpenuhan syarat pencalonan Wakil Presiden.
Kendati demikian Jabatan Wapres Gibran berada di ujung tanduk. Sudah sampaikan niat mundur ke Presiden Prabowo tapi BELUM surat resmi. Sementara itu 120 anggota DPR dari 8 fraksi ajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah. Proses pemakzulan masih jalur panjang ke MPR.
(RYD)
