Tangsel| antarwaktu.com – Perkumpulan Garda Aktif Tangerang Raya (GATRA) secara tegas meminta Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie segera memberhentikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel Bani Khosyatullah. Alasan yang dikemukakan GATRA adalah adanya hambatan akses informasi publik serta buruknya pelayanan terhadap permohonan klarifikasi yang telah diajukan sejak 9 September 2026.
Pihak GATRA telah mengirim surat permohonan audiensi resmi kepada DLH Tangsel. Selama lebih dari dua bulan, GATRA berulang kali menanyakan perkembangan surat tersebut melalui pesan WhatsApp maupun telepon, namun sampai berita ini terbit DLH tidak pernah memberikan klarifikasi resmi maupun pemberitahuan terkait surat permohonan tersebut.
Maksud permohonan audiensi GATRA adalah untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait dugaan praktik pemecahan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan DLH Kota Tangerang Selatan. Sorotan utama tertuju pada RUP Nomor 65983393 Tahun Anggaran 2026 yang diduga dipecah menjadi dua kontrak terpisah melalui sistem E‑Katalog Versi 6.0.
Dua kontrak tersebut masing‑masing bernilai Rp961.920.317 dan Rp2.363.040.994 dengan penyedia yang sama, yakni Bersama Kreatif Oke. Jika digabungkan, total nilai pekerjaan mencapai Rp3.324.961.311.
Menurut keterangan yang diterima GATRA dari Wandy Aspri (pihak di lingkungan DLH), urusan surat audiensi tersebut seharusnya diselesaikan melalui Kepala UPTD Persampahan. Namun ketika GATRA mengonfirmasi hal tersebut pada 9 November 2026, pihak administrasi UPTD justru menyatakan tidak mengetahui adanya surat permohonan audiensi dari GATRA.
“Kami malah tidak tahu, surat apakah ini dan mengenai hal ini belum ada informasi. Coba tanya lagi ke sana,” ujar pihak administrasi di Kantor UPTD Pengelolaan Sampah kepada GATRA.
Ketua GATRA, Subarna, menilai kejadian ini membuktikan adanya hambatan informasi publik serta buruknya koordinasi internal DLH. Oleh karena itu, perkumpulan tersebut meminta Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie segera menindaklanjuti termasuk mempertimbangkan pencopotan Kepala DLH Bani Khosyatullah yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah berusaha konfirmasi kepada Kepala DLH Bani Khosyatullah dan Kepala Bidang terkait surat permohonan audiensi, namun tidak ada respon. Bahkan ada pernyataan bahwa urusan surat audiensi harus diselesaikan melalui kepala UPTD, padahal surat resmi sudah ditujukan kepada Kepala Dinas,” ungkap Subarna.
Dirinya menambahkan, kepentingan masyarakat seolah‑olah diabaikan dan di bola. Hal itu terkesan tidak menghormati aturan pelayanan publik, bahkan menonjolkan pelayanan yang sangat buruk dan tidak profesional, hingga menimbulkan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
“Kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie kami minta Kepala DLH Tangsel agar segera dipecat dari jabatannya, karena menurut kami Kepala DLH sudah tidak konsisten dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Subarna.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DLH Bani Khosyatullah, pihak UPTD Pengelolaan Persampahan, maupun Pemerintah Kota Tangsel belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan GATRA maupun dugaan pemecahan paket pengadaan yang disorot.
(Yuyun)
