Lamongan | antarwaktu.com – Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara merupakan fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Di tingkat akar rumput, setiap rupiah dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membawa amanat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Namun, idealisme luhur ini sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan. Fenomena tersebut kini tengah menjadi sorotan tajam di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Sebuah proyek strategis sektor pertanian yang semestinya menjadi angin segar bagi para petani justru menyisakan tanda tanya besar akibat tertutupnya akses informasi, tidak adanya papan proyek di lokasi, serta sulitnya para pemangku kebijakan desa maupun instansi terkait untuk dimintai keterangan resmi.
Profil Proyek dan Ekspektasi Petani Harapan Air di Tengah Perubahan Iklim
Kegiatan pembangunan infrastruktur ini berfokus pada sektor Irigasi Perpompaan yang dikelola oleh Kelompok Tani (Poktan) Budi Rahayu Blumbungan, Desa Wonokromo. Program strategis ini berada di bawah naungan resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, serta didukung oleh BPLIP Kelas 1 Bandung.
Secara teknis, proyek pembangunan ini dirancang untuk mengairi kawasan pertanian seluas kurang lebih 17 hektar di setiap titiknya. Dengan total empat titik pengerjaan yang tersebar di wilayah Desa Wonokromo yang jika diakumulasikan secara keseluruhan mencapai nilai fantastis sekitar Rp 600 juta (dengan estimasi anggaran per titik berkisar Rp 150 juta) keberadaan rumah pompa dan jaringan irigasi ini memegang peranan yang sangat krusial.
Di tengah tantangan perubahan iklim global, ketidakpastian musim tanam, serta ancaman kekeringan yang kerap menghantui para petani, ketersediaan air yang stabil adalah kunci utama untuk menjaga produktivitas, mengamankan ketahanan pangan lokal, dan mendongkrak taraf hidup petani Desa Wonokromo.
Kendati demikian, niat mulia pemerintah pusat dalam mengucurkan dana ratusan juta rupiah ini justru diiringi oleh bisik-bisik dan spekulasi di tengah masyarakat. Besaran anggaran yang tidak kecil tersebut menuntut adanya perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang transparan, agar publik dan para petani mengetahui secara pasti bagaimana alokasi dana tersebut direalisasikan ke dalam bentuk fisik bangunan serta pengadaan mesin pompa yang berkualitas.
Sorotan Tajam: Ketiadaan Papan Proyek dan Pertanyaan Spekulatif
Polemik ini semakin memanas ketika elemen masyarakat turut bersuara kritis. Akmad Suwito dari Aliansi Alam Bersatu Jaya DPP Lamongan menyoroti adanya kejanggalan mendasar di lapangan, salah satunya adalah ketiadaan papan proyek di lokasi pembangunan yang mengindikasikan adanya potensi pengabaian transparansi publik.
Menurut Suwito, dengan nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp 150 juta untuk setiap satu titik rumah pompa, bentuk dan realisasi fisik bangunan yang ada di lapangan dinilai tidak sebanding alias terlalu besar estimasinya jika dikomparasikan dengan kebutuhan riil material.
”Tidak adanya papan proyek di lokasi serta bentuk fisik bangunan untuk satu titik senilai Rp 150 juta ini sangat terlalu besar dan menimbulkan tanda tanya besar,” ungkap Akmad Suwito menyoroti kewajaran alokasi anggaran tersebut Kamis ( 12/9/2026)
Lebih lanjut, Suwito menegaskan bahwa kejadian serupa hampir merata di satu Kabupaten Lamongan terkait bantuan rumah pompa per titik senilai Rp 150 juta. Padahal, secara hitungan kasar di lapangan antara pembangunan fisik rumah pompa sederhana dan mesin diesel, dana yang dihabiskan dinilai hanya berkisar kurang lebih Rp 50 juta saja, sehingga ada selisih angka yang cukup signifikan dan patut dipertanyakan efisiensi penggunaannya.
Pengakuan Ketua Poktan dan Kompleksitas Koordinasi Lokal
Menarik benang merah dari polemik ini, sebuah petunjuk penting terungkap saat Ketua Kelompok Tani (Poktan) Blumbungan Desa Wonokromo, H. Usman, memberikan keterangan ketika dikonfirmasi mengenai proyek tersebut.
Dalam penjelasannya, H. Usman membenarkan bahwa estimasi anggaran untuk pembangunan rumah pompa di wilayahnya memang berada di kisaran Rp 150 juta. Namun, secara terbuka ia juga mengungkapkan batasan keterlibatannya dalam tata kelola administratif maupun finansial proyek tersebut. Dengan lugas ia menyatakan:
”Dana rumah pompa sekitar 150 juta, tapi saya tidak bisa mengikuti, coba ke Bu Kasun saja.”
Pernyataan ini mengindikasikan adanya indikasi fragmentasi koordinasi atau minimnya pelibatan unsur kelompok tani secara utuh dalam proses pengelolaan teknis maupun pengawasan anggaran di tingkat bawah. Ketika ketua kelompok tani yang seharusnya menjadi garda terdepan penerima manfaat justru mengarahkan pertanyaan kepada pihak kepala dusun, hal ini semakin memperkuat urgensi perlunya audit sosial dan keterbukaan menyeluruh dari struktur pemerintahan Desa Wonokromo.
Dinding Bisu Birokrasi: Kepala Desa, Kasun Blumbungan, hingga Dinas Pertanian Bungkam, Ujian terbesar dalam mengawal akuntabilitas proyek ini terletak pada aspek komunikasi dan keterbukaan para pejabat berwenang. Upaya konfirmasi mendalam yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk awak media dan elemen masyarakat, guna memastikan akurasi data serta efektivitas pelaksanaan proyek di lapangan, kerap membentur tembok tebal birokrasi yang tertutup.
Kepala Desa Wonokromo, Ari, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan empat unit rumah pompa yang ada di wilayahnya, memberikan keterangan bahwa dirinya hanya menandatangani dokumen pada tahap awal pengajuan dari kelompok tani. Namun, ia mengaku tidak tahu-menahu saat bantuan tersebut turun dan menyerahkan sepenuhnya pengerjaan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) masing-masing.
Ironisnya, situasi menjadi semakin tertutup ketika awak media mencoba mengonfirmasi Kepala Dusun Blumbungan yang diketahui merupakan istri seorang camat. Meskipun nada dering panggilan telepon aktif dan pesan WhatsApp telah terkirim, yang bersangkutan memilih bungkam dan tidak memberikan respons sama sekali. Sikap tertutup dari para pemangku kebijakan ini dikhawatirkan akan terus memicu tanda tanya besar di tengah sorotan publik.
Tidak berhenti sampai di tingkat desa, sikap tertutup juga ditunjukkan oleh instansi teknis di tingkat kabupaten. Yanuar selaku Kabid Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan saat dikonfirmasi baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp, dilaporkan tidak pernah memberikan respons atau bungkam seribu bahasa.
Sikap yang terkesan menghindar dari berbagai pihak berwenang ini tentu mencederai prinsip keterbukaan informasi publik yang diamanatkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ketika pejabat publik dan aparatur pemerintah sulit diakses untuk memberikan klarifikasi atas program yang dibiayai oleh uang rakyat, ruang publik otomatis akan diisi oleh asumsi negatif, kecurigaan, dan spekulasi liar yang merugikan kredibilitas pemerintah sendiri.
Urgensi Pengawasan dan Harapan ke Depan, Kasus proyek irigasi perpompaan di Desa Wonokromo ini menjadi cerminan betapa pentingnya pengawasan berlapis baik dari masyarakat, media massa, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam mengawal setiap rupiah uang negara. Infrastruktur senilai ratusan juta rupiah ini dibangun bukan untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan demi kemakmuran jangka panjang para petani di Blumbungan dan sekitarnya.
Masyarakat Desa Wonokromo kini menanti langkah nyata dan itikad baik dari Pemerintah Desa Wonokromo untuk segera membuka ruang dialog, memaparkan transparansi anggaran secara terbuka (termasuk memasang papan informasi proyek), serta menjawab keraguan publik dengan data yang akurat. Di sisi lain, instansi terkait tingkat atas dan aparat penegak hukum di Kabupaten Lamongan diharapkan turut memberikan perhatian dan pemantauan berkala, guna memastikan bahwa proyek bersumber APBN ini berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi kemajuan sektor pertanian di bumi Lamongan. ( Ther )
