Garut | antarwaktu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Jumat (13/11/2026). Agenda utama paripurna kali ini membahas 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, termasuk Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Garut itu beragendakan dua pokok acara. Pertama, penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 27 Raperda yang terdiri dari Raperda APBD TA 2027, 26 Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dan 1 Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Garut tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Kedua, penyampaian Pendapat Bupati Garut terhadap Raperda Prakarsa DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Ketua DPRD Kabupaten Garut dalam sambutannya menyebut, pembahasan 27 Raperda ini menjadi momentum penting untuk menata arah pembangunan Garut ke depan. “Raperda APBD 2027 adalah instrumen utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara 26 Raperda prakarsa Pemda lainnya adalah upaya penyelarasan regulasi daerah dengan dinamika pembangunan,” ujarnya.
Sorotan utama tertuju pada Raperda Prakarsa DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Raperda inisiatif dewan ini dinilai krusial di tengah persoalan alih fungsi lahan, keterbatasan pupuk subsidi, dan anjloknya harga komoditas pertanian di tingkat petani.
Sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya menekankan pentingnya keberpihakan APBD 2027 terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur pedesaan. Fraksi-fraksi juga meminta agar pembahasan 26 Raperda prakarsa Pemda tidak sekadar formalitas, melainkan harus dikaji secara mendalam agar tidak tumpang tindih dan memiliki daya eksekusi.
Sementara itu, Bupati Garut dijadwalkan akan menyampaikan pendapat resmi eksekutif terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sikap Bupati akan menjadi penentu apakah Raperda inisiatif DPRD tersebut akan melaju ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus) dan pengesahan.
Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 ini dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Pembahasan 27 Raperda ini ditargetkan rampung pada masa sidang kali ini untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif. (Chrystian)
