Sukabumi | antarwaktu.com – Hak klaim jaminan sosial dari almarhum Mina, peserta program BPJS Ketenagakerjaan asal Sukabumi, tak kunjung cair meski iuran rutin telah dibayarkan setiap bulan. Kasus ini mencuat setelah sang istri, Nunung seorang penjual gorengan paruh baya menceritakan persoalan tersebut kepada Asep Nurjaman, Ketua DPD Lembayung Senja Indonesia (LSI) yang aktif dalam isu sosial kontrol Pahlawan Devisa yaitu Pekerja Migran Indonesia.
Peristiwa ini bermula saat Nunung menawarkan dagangannya kepada Asep Nurjaman.
Di sela-sela perbincangan, ia mencurahkan isi hatinya mengenai almarhum suaminya, Mina, yang telah meninggal dunia beberapa bulan lalu.
Semasa hidup, almarhum bersama istrinya tercatat sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Namun, di tengah duka kehilangan, pihak keluarga dihadapkan pada kendala pencairan hak klaim yang tak kunjung terealisasi, padahal iuran bulanan diklaim selalu dibayarkan melalui perantara bernama (DDN);yang dipercaya warga di Desa Ciengang, Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi.
Mendengar aduan tersebut, Asep Nurjaman tergerak untuk mendampingi Ibu Nunung mendatangi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi.
Kedatangan mereka sempat diarahkan oleh petugas keamanan (security) ke bagian pelayanan untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi.
“Alhamdulillah berkasnya saat itu dinyatakan lengkap dan tinggal menunggu antrian pencairan,” ujar Asep.
Bersama rekan-rekan wartawan online nasional (Antarwaktu.Com, Otoritas.Co.Id)yang turut memantau perkembangan kasus ini, Asep berinisiatif mengonfirmasi pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan guna mencari tahu penyebab keterlambatan pencairan tersebut. Saat itu, salah seorang pejabat BPJS Ketenagakerjaan, Supriatna, menyarankan agar pihak keluarga bersabar dan menunggu penelusuran lebih lanjut terkait pokok permasalahan.
Namun, beberapa hari berselang, muncul kejanggalan ketika petugas BPJS Ketenagakerjaan mendatangi kediaman ahli waris untuk melakukan survei kelayakan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak pendamping.
“Tentunya ini jadi tanda tanya bagi kami. Kok, masih ada pengecekan layak atau tidaknya?” kritik Asep.
Klarifikasi Resmi Pihak BPJS Ketenagakerjaan
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak LSI dan media kembali mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi pada Senin, 16 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan resmi mengenai alasan tertundanya pencairan klaim.
Berdasarkan keterangan petugas, ditemukan adanya ketidaksinkronan data administrasi, baik pada surat keterangan kematian dari pihak desa maupun pada surat pernyataan pelimpahan hak ahli waris. Selain itu, ditemukan pula riwayat pembayaran iuran yang tidak konsisten—di mana status kepesertaan terkadang aktif dan kadang tidak aktif.
Menanggapi kendala tersebut, pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan mengarahkan ahli waris untuk memperbarui dan meluruskan kembali keterangan mengenai tanggal pasti kematian almarhum.
Selanjutnya, pihak instansi berencana menggelar duduk bersama melibatkan mitra pengelola BPJS Ketenagakerjaan terkait.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas institusi serta tidak akan segan menindak tegas oknum-oknum yang mencoba mencoreng nama baik lembaga Pemerintah.
Melalui pendampingan ini, Asep Nurjaman berharap agar hak-hak normatif dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan dapat segera diterima secara utuh oleh ahli waris yang berhak tanpa adanya potongan dari pihak mana Sehingga Program Mulia ini dapat berjalan mewujudkan Perlindungan Jaminan Sosial bagi masyarakat Indonesia.
Biro Sukabumi , Tarman Sutarman












