Kota Depok | antarwaktu.com – Kepanjangan dari pungli yakni akronim dari pungutan liar, adalah pengenaan biaya atau permintaan uang secara tidak sah, tanpa dasar hukum, atau melebihi ketentuan resmi oleh oknum pejabat, aparatur negara, maupun pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Seperti dengan dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Depok sedang disorot oleh para aktivis dan organisasi kemasyarakatan.
Hal tersebut dari sejumlah masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menggelar aksi mimbar bebas berlangsung, Senin (16/11/2026), di depan Kantor Kejari Depok, Jawa Barat.
Dalam aksinya AMDB mempertahankan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), dinilai lambat dalam penanganan kasus dugaan pungli yang sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.
“Benar mimbar bebas ini, merupakan bentuk kritik masyarakat terhadap penanganan sejumlah perkara yang dianggap belum menunjukkan perkembangan maupun kepastian hukum. Salah satu perkara yang disorot, adalah; dugaan pungutan liar dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Depok,” ujar Ketua AMDB Eman Sutriadi, dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, bahwa dalam kasus dugaan pungli PPG Guru PAI di Kota Depok yang dilaporkan ke Kejari Depok, terungkap besaran pungutan terhadap guru ternyata tidak seragam, melainkan bervariasi hingga mencapai total Rp2,8 miliar.
“Bahkan lanjutnya, seorang Guru PAI di Kota Depok yang juga peserta PPG, adalah salah seorang narasumber yang minta identitasnya dirahasiakan, karena khawatir akan tekanan akibat menyebutkan pungli di Kota Depok, mengungkapkan hal tersebut kepada Redaksi. Kalau Depok variatif bang, ada yang 6, ada yang 8,” jelas Eman.
“Jadi, ada guru yang diminta Rp6 juta, ada pula yang diminta Rp8 juta. Angka ini berbeda dengan estimasi awal Rp7 juta per guru yang selama ini beredar,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kejari Depok sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-1001/M.2.20/Fd.1/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 dan telah memeriksa 5 orang guru sebagai saksi pada 20 Juli 2026. “Namun perkara tersebut, hingga saat ini seakan tidak ada kejelasan dan masih di meja Kejari Depok “Ada apakah” tanya Eman.
Selain perkara PPG, AMDB juga menyoroti dugaan korupsi tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang juga dinilai belum menunjukkan perkembangan jelas. “Sehingga publik mempertanyakan tindak lanjut penanganan kedua perkara tersebut. Terutama, terkait perkembangan proses hukum yang dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ketus Eman.
Ia juga mengingatkan, bahwa transparansi dan kejelasan dalam penanganan perkara adalah penting, agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum yang ditangani kejaksaan itu berjalan. “Karena itu, mereka mendesak Kejari Depok untuk dapat memberikan kepastian hukum atas perkara-perkara yang jelas-jelas telah menjadi perhatian publik tersebut,” imbuh Eman.
AMDB mendesak agar APH menuntaskan perkara serta kepastian hukum atas berbagai laporan yang dinilai masyarakat belum juga menunjukkan perkembangan hukum yang jelas.
“Jadi hingga saat ini, seakan laporan masyarakat tersebut menguap, dan tidak ada kelanjutan informasi terkait penanganannya. Sehingga publik bertanya tanya’ ada apa dengan Kejaksaan Negeri Depok?! ,” tandasnya.
MAUL












