Jakarta | antarwaktu.com – Perwakilan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tergabung dalam Tim Posko Perjuangan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) bersama LSM Geram Banten Indonesia resmi mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ke Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026).
Ketua LSM Geram Banten Indonesia DPC Kota Tangerang, S. Widodo, S.H., M.H., bersama tim posko menyerahkan langsung surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nomor 20/PER/LSM/GERAM/BTN-IND/DPC/KOTA/TNG/XI/2026 kepada Sekretariat Komisi XIII DPR RI. Permohonan itu berkaitan dengan penundaan penerbitan SK PB yang dinilai tanpa alasan hukum yang jelas.
Di lokasi Gedung DPR RI, S. Widodo menegaskan bahwa penundaan penerbitan SK PB tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat kemanusiaan warga binaan beserta keluarganya.
“Kami tidak akan berhenti memperjuangkan masalah ini hingga terbit kepastian hukum, dan siap menempuh segala jalur hukum dan advokasi,” ujarnya.
LSM Geram Banten Indonesia juga memohon dukungan kolaborasi advokasi dari Anggota Komisi XIII DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum. Dalam surat permohonan, penundaan penerbitan SK PB disebut sebagai dugaan maladministrasi, penundaan yang tidak semestinya, serta dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Berkas pendukung yang diserahkan meliputi bukti penyampaian surat kepada Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, serta 11 surat kuasa khusus dari keluarga warga binaan.
Relawan Tim Posko Perjuangan SK PB, Kurnia, menyatakan aksi tersebut dilandasi rasa kemanusiaan. Tim posko yang beranggotakan hampir 50 keluarga WBP se-Indonesia menerima banyak keluhan, khususnya kasus narkotika, yang kerap hanya dijawab “menunggu” atau “sedang diverifikasi” tanpa kejelasan.
Kisah serupa disampaikan Jamal dari Aceh, yang telah menanti hampir tiga tahun SK PB istrinya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamiskin, Bandung. Ia menyebut istrinya telah menjalani asimilasi dan memenuhi syarat, namun tetap hanya diminta menunggu. Hal sama dialami Aan, yang telah menanti hampir dua tahun SK PB anaknya di Lapas Kelas I Kota Tangerang.
Sebelumnya, surat permohonan percepatan SK PB telah dikirimkan kepada Ditjenpas pada 11 November 2026, namun hingga permohonan RDP diajukan belum ada tanggapan resmi. Padahal, warga binaan yang diusulkan dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan dengan berkas lengkap dan sidang Tim Penilai Pembebasan Bersyarat (TPP) telah lolos.
Dalam permohonan RDP, pemohon meminta Komisi XIII memanggil tiga pihak, yakni Dirjenpas terkait kebijakan penerbitan SK PB, Direktur Pembinaan Narapidana terkait hambatan penyelesaian berkas, serta Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi.
Tim posko dan LSM Geram Banten mengusulkan RDP digelar pada Kamis, 19 November 2026 pukul 10.00–12.00 WIB. Mereka berharap permohonan tersebut dapat menyelesaikan persoalan nasib warga binaan sekaligus membantu menekan persoalan overkapasitas lapas yang juga membebani anggaran negara.
(Kurnia)






