Garut | antarwaktu.com – Persoalan sengketa tanah yang menyangkut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264 Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, akhirnya masuk ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.
Pada Jumat, 20 November 2026, Komisi III DPRD Kabupaten Garut bersama dinas dan instansi terkait menerima audiensi dari warga yang mengatasnamakan Cipanas Bersatu (CIBER).
Audiensi tersebut membahas dua hal pokok. Pertama, persoalan SHM Nomor 264 Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler. Kedua, adanya penolakan permohonan informasi publik dan dokumen administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut yang dikeluhkan oleh warga.
Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Garut, Aji Kurnia, Anggota Komisi III, Asep Mulyana, serta perwakilan dari Inspektorat Garut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Bagian Hukum Setda Garut, Camat Tarogong Kaler, Lurah Pananjung, dan ATR/BPN Kabupaten Garut.
Dari pihak penyampai aspirasi, hadir perwakilan CIBER yang dipimpin oleh Ketua CIBER, Aditya Pribedi.
Berdasarkan Berita Acara hasil audiensi yang diterima http://AntaraWaktu.com, Komisi III menyepakati satu langkah awal untuk penyelesaian masalah tanah tersebut.
“Untuk penyelesaian masalah tanah ini agar dikaji terlebih dahulu oleh Camat Tarogong Kaler dan hasilnya untuk disampaikan pada Komisi III yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengundang BPN Kab. Garut,” demikian bunyi poin hasil audiensi tersebut.
Keputusan itu menandakan Komisi III belum mengambil kesimpulan atas sah atau tidaknya SHM Nomor 264 tersebut. DPRD memilih menempuh jalur kajian administratif di tingkat kecamatan sebelum memanggil Kantor Pertanahan Kabupaten Garut untuk klarifikasi lanjutan.
Selain sengketa SHM, CIBER juga mempersoalkan adanya penolakan permohonan informasi publik dan dokumen administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.
Warga menilai, penolakan tersebut menghambat upaya mereka untuk memperoleh kejelasan status hukum atas tanah yang dipersengketakan.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib memberikan akses informasi, kecuali informasi yang dikecualikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penolakan permohonan informasi yang dimaksud.
http://AntaraWaktu.com masih berupaya menghubungi pihak ATR/BPN Garut, Camat Tarogong Kaler, dan Ketua Komisi III DPRD Garut untuk mendapatkan keterangan lanjutan terkait jadwal kajian dan tindak lanjut audiensi tersebut.(Chryst) Editor: Buy












