Lamongan | antarwaktu.com – Program pemenuhan gizi seharusnya berdiri di atas fondasi kebersihan yang tidak bisa ditawar. Namun yang terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Wardhana Surya Nusantara di Jl. Panglima Sudirman, Banjar Anyar, Kelurahan Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, justru memunculkan tanda tanya besar: bagaimana sebuah dapur berskala besar bisa beroperasi memasak makanan untuk anak-anak tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)?
Pengakuan terbuka dari Pengawas SPPG di Dapur Lamongan, Minto, bahwa fasilitas tersebut memang belum memiliki IPAL, bukan sekadar catatan teknis biasa. Pengakuan itu menelanjangi lemahnya pengawasan sejak tahap awal operasional. Dapur dengan volume pengolahan makanan yang tinggi memproduksi air buangan berminyak, sisa bahan pangan, serta limbah domestik pekat setiap hari. Ketika sistem pengolahan limbah belum tersedia, risiko pencemaran lingkungan, bau menyengat, hingga potensi kontaminasi silang di sekitar area dapur menjadi ancaman nyata di tengah permukiman padat.
Kritik keras pun bermunculan. Akmad Suwito, Humas Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ), mendesak para pemangku kebijakan untuk segera menghentikan sementara operasional SPPG tersebut sampai IPAL yang memadai benar-benar dibangun dan berfungsi. Menurutnya, membiarkan dapur tetap mengepul tanpa infrastruktur pengolahan limbah yang layak sama saja dengan mengabaikan prinsip dasar kesehatan lingkungan dan keselamatan publik.
”Dapur masak yang berdekatan dengan limbah Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi sumber risiko kontaminasi pangan, bau, dan masalah sanitasi jika tidak dipisahkan dan dikelola dengan benar, atau justru berpeluang menjadi sistem ekonomi sirkular bila limbahnya diolah secara terpisah dan higienis.” — Akmad Suwito, Humas ABJ, Jumat (20/11/2026)
Mengapa Pengelola dan Pemangku Kebijakan Tidak Boleh Berdalih?
Desakan penutupan sementara ini bukan upaya menjegal program pemenuhan gizi, melainkan tamparan keras bagi pengelola yang terkesan mengedepankan kecepatan operasional dibanding kelengkapan standar sanitasi, sekaligus bagi instansi terkait yang dinilai lamban melakukan pencegahan.
Mengabaikan Batas Aman Sanitasi: Dapur masak yang bersinggungan atau berdekatan dengan aliran limbah tanpa IPAL membuka celah gangguan kesehatan lingkungan, mulai dari berkembangnya vektor penyakit, pencemaran saluran air sekitar, hingga potensi risiko kontaminasi pada proses penyediaan pangan.
Menurunkan Kepercayaan Publik Terhadap Program Gizi: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar anak-anak yang rentan terhadap gangguan kesehatan. Jika dapurnya saja masih menyisakan persoalan mendasar soal limbah, wajar bila kepercayaan orang tua dan warga Banjarmendalan serta sekitarnya ikut tergerus.
Menolak Pola “Jalan Dulu, Benahi Belakangan”: Pembenahan infrastruktur dasar seperti IPAL seharusnya menjadi prasyarat utama, bukan dijadikan pekerjaan rumah susulan setelah sorotan publik menguat. Penghentian sementara dinilai perlu agar perbaikan dilakukan secara tuntas dan terukur, bukan sekadar tambal sulam demi meredam kritik.

Potensi Ekonomi Sirkular yang Terabaikan
Ironisnya, limbah dapur yang selama ini berpotensi menjadi sumber masalah lingkungan justru menyimpan nilai ekonomi apabila dikelola secara disiplin dan higienis. Suwito menegaskan bahwa limbah sisa makanan dan air buangan dapur tidak boleh dibiarkan menumpuk atau bercampur begitu saja tanpa perlakuan yang jelas.
Apabila pemilahan limbah organik dan pengolahan air buangan dilakukan secara terpisah dari ruang masak serta memenuhi kaidah kebersihan, pengelolaan dapur SPPG dapat diarahkan menjadi model ekonomi sirkular. Langkah tersebut tidak hanya menekan beban pencemaran lingkungan di kawasan perkotaan Lamongan, tetapi juga menciptakan nilai tambah berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.
Menagih Nyali Pemangku Kebijakan di Lamongan
Kini bola panas berada di tangan para pemangku kebijakan dan pihak pengelola. Pengakuan pengawas lapangan mengenai absennya IPAL sudah terang benderang di hadapan publik. Tinggal satu pertanyaan yang menuntut jawaban tegas: apakah pemerintah daerah dan instansi berwenang berani bertindak tegas demi keselamatan warga dan marwah program gizi, atau justru memilih menutup mata hingga muncul masalah yang lebih besar?
Warga Lamongan, khususnya di sekitar Banjarmendalan, tidak membutuhkan janji manis maupun pembelaan administratif. Mereka menuntut kepastian bahwa setiap piring makanan bergizi yang disiapkan untuk anak-anak hadir dari dapur yang bersih, tertib limbah, dan aman bagi lingkungan sekitar.
(Ther)










