Bali | antarwaktu.com – Organisasi kemasyarakatan Setya Kita Pancasila (SKP) menjajaki kerja sama strategis dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam rangka memperkuat pengawasan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, khususnya di Bali sebagai salah satu pintu masuk utama internasional.
Langkah tersebut ditandai dengan silaturahmi dan audiensi DPW SKP Provinsi Bali yang didampingi langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SKP, dengan pihak Imigrasi Ngurah Rai yang diwakili oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Raja Ulul Azmi, beserta jajaran di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Selasa (23/12/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Imigrasi, yang mendorong SKP untuk berkoordinasi langsung dengan pihak Kantor Imigrasi yang ada di Bali guna membahas potensi kemitraan antara unsur masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pengawasan keimigrasian.
Ketua Umum Setya Kita Pancasila menegaskan bahwa SKP hadir sebagai elemen masyarakat yang berkomitmen mendukung negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban sosial.
“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Tingginya aktivitas WNA perlu diimbangi dengan pengawasan yang kuat, humanis, dan partisipatif. SKP siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi, pemantauan berbasis masyarakat, serta komunikasi lapangan yang konstruktif,”ujar Ketua Umum SKP.
Dalam audiensi tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari tantangan pengawasan WNA, peran masyarakat dalam deteksi dini pelanggaran keimigrasian, hingga peluang kerja sama berbasis edukasi dan pelaporan yang sesuai dengan koridor hukum.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Raja, menyambut positif inisiatif tersebut dan menilai sinergi dengan unsur masyarakat yang memiliki komitmen kebangsaan merupakan hal penting dalam penguatan fungsi pengawasan.
“Ditjen Imigrasi terbuka terhadap kolaborasi dengan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum keimigrasian. Gagasan ini akan kami laporkan dan diskusikan lebih lanjut dengan pimpinan untuk merumuskan format kerja sama yang tepat dan sesuai regulasi,”ujar Bapak Raja.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemitraan strategis nasional antara Setya Kita Pancasila dan Ditjen Imigrasi, khususnya dalam menciptakan sistem pengawasan WNA yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
SKP menegaskan kesiapan untuk berkontribusi melalui pendekatan kemasyarakatan, penguatan literasi hukum, serta dukungan komunikasi dan data lapangan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan citra Indonesia di tingkat global.
(Red/Yun)