Diduga Banyak Kecurangan Dalam PPDB, Ketua Garda Aktif Tangerang Raya Minta Sistem Zonasi Provinsi Banten Ditinjau Ulang

Banten | antarwaktu.com – Pentingnya pendidikan lanjutan untuk mencetak generasi anak bangsa yang bermutu dan berkualitas dimasa akan datang tentunya sangat berpengaruh dan penting, karena faktor ilmu pengetahuan sangat mengikat dalam kehidupan. akan tetapi saat ini  di Indonesia menyebabkan pendidikan di tingkat SMA masih kurang diminati oleh masyarakat kalangan bawah, lantaran terkait biaya mahal inilah yang menyebabkan masyarakat golongan ini yang kurang memilih pendidikan SMA sebagai pendidikan lanjutan bagi putra putri mereka. Kebanyakan orang tua yang kurang mampu hanya menyekolahkan anak mereka sampai tingkat SMP, kemudian mereka meminta anaknya untuk bekerja.

Sekolah Menengah Atas adalah sebuah lembaga pendidikan yang sangat penting untuk anak-anak bangsa. Kini, Sekolah Menengah Atas (SMA) banyak mendapat sorotan dimana pemberlakuan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menjadi permasalahan Khususnya di Provinsi Banten.

Pada jenjang tingkat SMA sederajat tahun 2023-2024 Provinsi Banten yang menuai masalah bagi para orang tua siswa,  Pasal nya Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) yang di harapkan bisa Fair dan transparan justru di duga  dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini menjadikan pelaksanaan PPDB tidak berjalan sesuai juklak dan juknis. Sehingga respons tersebut ditanggapi Bahru Navizha, selaku Ketua Garda Aktif Tangerang Raya (GATRA) beberapa hari yang lalu, dirinya meminta agar sistem zonasi di batalkan, karena sistem ini banyak merugikan pihak siswa / Siswi yang mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru.

“Sebaik nya dinas pendidikan Pusat meninjau ulang sistim zonasi yang di terapkan di PPDB, di samping tidak epektif, juga banyak menimbulkan kontradiktif bagi calon siswa yang ikut dalam seleksi PPDB ” jelas nya.

Lanjut Bahru, PPDB seharusnya lebih melihat supremasi hukum dan keadilan untuk masyarakat, banyak calon siswa yang berprestasi bagus. tetapi tidak terakomodir di penyeleksian PPDB, ini kan Ironis, bahkan siswa yang jarak dari rumah kesekolah yang akan di tuju tidak jauh tidak lolos, membuat kecewa para siswa dan orang tua” pungkasnya.

Lebih lanjut Menanggapi itu, ketua GATRA , Bahru Navizha, pihaknya membuka posko pengaduan PPDB, untuk menampung  keluhan dan mengadvokasi warga terkait kegiatan tersebut.

Dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten yakni Tabrani, dapat mendengar dan memberikan solusi agar PPDB dapat berjalan sesuai arahan Kemendikbud  RI. jangan kegiatan PPDB dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang berarti kurang mengawasi segala transparansi kepada jajaran nya, baik kepala sekolah, dan staf nya jangan ada yang bermain dalam pelaksanaan PPDB terutama dalam hal memperjual belikan bangku sekolah. (Rohman)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *