Garut | antarwaktu.com – Konfederasi KASBI Serikat Buruh Anggota Garut menggelar audiensi May Day di Lapangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jumat, 1 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, KASBI menyodorkan 5 tuntutan utama, mulai dari kontrak 3 bulan di divisi Crocs hingga macetnya penyelesaian hak buruh PT Danbi Internasional.
Audiensi dihadiri langsung Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Ketua DPRD Aris Munandar, Kepala Disnakertrans, forkopimda dan ratusan buruh anggota KASBI. Ketua KASBI Garut, Galih Rahadian, membacakan notulensi tuntutan yang diterima media.
KASBI mempersoalkan rekrutmen di PT Ultimate Noble Indonesia.
“Divisi New Balance status pekerjanya PKWTT, tapi di divisi Crocs PKWT kontrak 3 bulan,” kata Galih.
Buruh menilai praktik itu diskriminatif meski satu atap perusahaan.
Nasib pekerja harian lepas, KASBI menyebut masih banyak PHL di Garut tanpa jaminan sosial dan upah layak.
“Apakah PHL masih dibolehkan? Kalau iya, hak normatifnya harus dijamin,” tegas Galih.
Soal air minum di kawasan industri. “Air sumur di pabrik belum ada hasil lab, tapi sudah dikonsumsi buruh. Ini bahaya,” ujar anggota KASBI lainnya.
KASBI minta uji lab independen dan jaminan air layak.
KASBI menuding sebagian investor di Garut abai hak normatif: upah di bawah UMK, THR dicicil, dan BPJS nunggak. KASBI mendesak SKPD Garut bantu tuntaskan kasus PT Danbi Internasional.
“Asetnya ada di Garut dan Ciamis. Kami butuh data untuk kejar hak buruh,” kata Anggota Kasbi yang tak ingin disebutkan namanya.
Menanggapi itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyatakan buruh punya peran penting menopang investasi di Leles, Limbangan, Cibatu, dan Selaawi.
Soal upah, Bupati mengakui UMK Garut masih rendah. “Dengan rumusan sekarang, Garut sulit menyusul kabupaten lain. Butuh kekompakan pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” ujarnya. Ia tak merinci skema kenaikan.
Untuk dugaan harassment dan abuse di pabrik, Bupati meminta buruh melapor ke APH.
“Asal ada bukti, pasti ditindak. Pemkab support serikat dan fokus tingkatkan kesejahteraan,” katanya.
Terkait beda status di Crocs dan New Balance, Bupati menyebut akan dikomunikasikan. “Kalau ada pelanggaran, APH bisa tindak lanjut,” tegasnya.
Ia juga menekankan rekrutmen harus seimbang laki-laki dan perempuan, sesuai kebutuhan perusahaan.
Bupati berjanji melakukan kunjungan ke perusahaan. “Termasuk cek air sumur yang belum layak konsumsi. Akan kami kaji agar bisa dipakai bersama,” katanya.
Ia juga mengingatkan investor urus izin langsung tanpa pihak ketiga. Untuk kewenangan pusat, seperti aturan ketenagakerjaan.
“kita sama-sama doakan segera dilaksanakan agar jadi dasar daerah,” ujarnya.
Soal lemahnya pengawasan, Bupati mengakui itu kewenangan provinsi. “Tapi akan kami koordinasikan agar Pengawas Ketenagakerjaan provinsi turun ke Garut,” katanya.
Untuk PT Danbi, Pemkab berjanji cari solusi. “Hak-hak buruh tetap kami pikirkan,” tutup bupati.
Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, berharap buruh mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
” kita selaku perwakilan masyarakat khususnya DPRD Kabupaten Garut berharap semoga para buruh mendapat perhatian dari pemerintah pusat dimana sekarang sedang dilaksanakan pertemuan antara buruh dengan pak Presiden mengasilkan hal hal yang menyebabkan atau menimbulkan efek lebih baik untuk buruh di kabupaten Garut khususnya, umumnya buruh di seluruh Indonesia,” pungkasnya.( Chrystian) Editor:Buy
