Jakarta | antarwaktu.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Oleh Soleh, S.H., menekankan pentingnya penguatan keamanan siber di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta.
Menurut Kang Oleh, transformasi digital pemerintahan yang semakin luas harus diimbangi dengan sistem keamanan siber yang kuat serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut.
“Hari ini hampir seluruh kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa sudah menggunakan sistem digital. Jangan sampai kemajuan digitalisasi ini tidak dibarengi dengan kesiapan keamanan siber yang memadai,” ujar Kang Oleh.
Ia menilai perkembangan teknologi yang semakin pesat, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), memungkinkan masyarakat dengan mudah membuat berbagai produk digital, konten, hingga informasi. Kondisi tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru terhadap keamanan data dan sistem pemerintahan.
Kang Oleh secara khusus mengusulkan agar keahlian keamanan siber menjadi salah satu formasi prioritas dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di tingkat pemerintah daerah.
“Ke depan, rekrutmen ASN harus mulai memberikan ruang khusus bagi tenaga ahli keamanan siber. Jangan hanya terpusat di kementerian atau lembaga nasional, tetapi harus merata sampai pemerintah kabupaten dan kota,” tegasnya.
Selain itu, Kang Oleh mendorong setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki personel atau unit yang bertanggung jawab secara khusus terhadap keamanan siber.
“Setiap lembaga pemerintahan harus memiliki SDM yang memahami cyber security.Kita tidak boleh menunggu terjadi kebocoran data atau serangan siber baru kemudian melakukan penguatan,” tambahnya.
Melalui pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Kang Oleh berharap lahir regulasi yang tidak hanya memperkuat sistem pertahanan siber nasional, tetapi juga memastikan pemerataan SDM, perlindungan data, dan kesiapan keamanan digital di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Keamanan siber bukan lagi sekadar kebutuhan teknologi, tetapi sudah menjadi bagian penting dari keamanan negara dan perlindungan pelayanan publik,” pungkasnya.(Chryst/Buy)
