Isu Narkoba Seret Anggota BPD di Tangerang, Diakui Video Lama, Sudah Tes Urin BNN Hasil Negatif 

Tangerang | antarwaktu.com – Isu penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu menyeret sosok berinisial SL, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik.

Kasus ini bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan dugaan dirinya sedang mengonsumsi barang haram tersebut. Saat dikonfirmasi redaksi antarwaktu.com melalui telepon WhatsApp pada Selasa, 17 November 2026, SL mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya, namun menegaskan rekaman itu sudah lama.

“Iya itu memang saya, tapi itu video sudah lama,” ujarnya singkat.

Terkait isu tersebut, SL menyatakan telah menjalani tes urin yang dilakukan oleh BNN Provinsi Banten dengan disaksikan wartawan. Ia menyebut hasil pemeriksaan tersebut negatif, dan saat ini masih menunggu surat hasil resmi.

“Saya sudah dites urin sama BNN Banten, hasilnya negatif, tinggal nunggu surat hasilnya dan disaksikan juga sama wartawan,” tambahnya.

Selain itu, SL juga telah menunjuk kuasa hukum dari Jakarta untuk menangani peristiwa dan isu yang menyeret namanya.

Isu ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait kewenangan dan kewajiban anggota BPD. Berdasarkan Pasal 26 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat desa, serta melanggar sumpah atau janji jabatan. Video dugaan konsumsi narkoba yang viral dinilai memicu keresahan warga dan mencoreng marwah lembaga desa.

Dari sisi hukum pidana, berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diancam pidana penjara paling lama empat tahun untuk narkotika Golongan I seperti sabu atau ganja, dua tahun untuk Golongan II, dan satu tahun untuk Golongan III.

Berita ini disusun berdasarkan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang beredar di ruang publik. Redaksi masih menunggu dokumen hasil resmi pemeriksaan BNN dan klarifikasi pihak berwenang.

(Bar)