Asahan | antarwaktu.com – Gerakan Mahasiswa Reformasi (GRIMA) yang bergabung dalam Lingkar Studi Mahasiswa Marhaeinis (LSMM), kembali menggelar aksi unjuk rasa (Unras), Tetang penolakan Pembangunan Menara Pandang yang terletak di Halaman Masjid Agung H.Ahmad Bakri dengan pagu Anggaran Rp. 19,5 M.
Aksis unjuk rasa berlasung di depan. Kantor Bupati Asahan dan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Jumat 19 Mei 2023.
Dalam aksi tersebut selaku Kordinator lapangan Adi mengatakan (GRIMA) dan (LSMM) jauh sebelumnya telah melakukan CroshChek ke 177 Desa yang berada di Kabupaten Asahan.
“Dalam perjalanan kami ketika melalukan CroshChek langsung kelapangan ternyata masih banyak jalan yang rusak parah, bahkan jalan yang rusak tersebut seperti kubangan Kerbau atau Kolam Ikan”, ungkapnya.
Namun saat ini apa yang terjadi…? Pemerintah tidak peka dengan situasi yang ada dan malah Pemerintah Kabupaten Asahan terkesan telah menghamburkan APBD ditengah masyarakat menjerit meminta agar jalan yang rusak parah di Desa mereka segera diperbaiki untuk kepentingan mereka dalam beraktifitas sehari-hari.
Dana Rp. 19,5 M yang ditampung dari dana APBD TA 2023 yang digunakan untuk membangun Menara Pandang Kisaran tersebut dan juga pemerintah Kabupaten Asahan sangat tidak adil, dimana letak hati nurani para pemangku jabatan di Kabupaten Asahan ini, menerutnya dalam menyuarakan aksinya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, apa urgensinya Pembangunan Menara pandang tersebut jika dilihat dari sudut pandang Ekonomi Sosial dan kemasyarakatan, bukankah dana yang 19,5 M itu lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih terpenting lagi seperti infrastruktur jalan, terbuat dari apa hati kalian penguasa, teriaknya.
Dalam hal itu, Koordinator aksi terkhusus buat Bapeda, Kadis PUPR dan Bupati Asahan harus lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam rangka menentukan pembangunan, mereka (GRIMA LSMM) menduga itu hanya digunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan semata.
Sementara itu JOHAN selaku Ketua Cabang LSMM mengatakan urgensi menara pandang tersebut untuk Wisata tidak lebih penting dari akses jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Infrastruktur jalan harus didahulukan sebab itu menyangkut hajat orang banyak, maka boleh karena itu kami dari aksi mahasiswa dan aliansi mendesa agar Kepala Bapeda dan Kadis PUPR Kab.Asahan dicopot dari jabatannya dan meminta KPK utk memeriksa Bupati Asahan, ungkap Johan.
Terpisah Sekretaris Umum DPP LIMK SC.SE ketika menanggapi hal itu kepada media, Sabtu 20 Mei 2023, atas aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa dan juga Aliansi sangat kecewa atas keputusan yang diambil oleh Bupati Asahan atas pembangunan Menara Pandang tersebut, pihaknya sebagai Lembaga independen sangat mendukung dan mengapresiasi adanya Aksi tersebut.
Dimanaka kalau kita amati dalam pembangunan Menara Pandang tersebut seperti dipaksakan, ada apa dibalik ini semua….?
Dan oleh sebab itu kami dari DPP LIMK mengajak semua komponen untuk sama-sama kita mengawal proses pembangunan tersebut dari awal, serunya.
Demikian halnya terkait aksi mahasiswa itu menuai reaksi dari Sekretaris Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) Provinsi Sumatera Utara Fahri Andi Harahap SH. dimana dirinya juga berprofesi sebagai seorang Advocad.
“bahwa disini kalau kita lihat Bupati Asahan sama sekali tidak peka atas tuntutan masyarakat karena dinilai pembangunan Menara Pandang tersebut bukan semata-mata dinikmati oleh Masyarakat, sebab pembangunan Menara Pandang tersebut yang katanya akan menjadi salah satu objek Wisata yang religius itu hanya sebuah alasan yang klasik”, jelasnya.
Dan dari sini nanti apa tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kecemburuan sosial, saya tidak mau menjabarkan secara lebar tapi yang pasti sudah tahu kemana arah bahasa saya.
Dan juga kami sudah melihat yang mana bahwa pembangunan Menara Pandang tersebut sudah mulai dikerjakan dan kami dari KWIP akan mengkonfirmasi Dinas yang berwenan untuk mempertanyakan beberapa hal, dan kami akan mengatur waktu untuk mendatangi di as PUPR Kabupaten Asahan.
Disamping itu kami dari KWIP Sumatera Utara sangat mendukung permintaan dari adik-adik Mahasiswa dan juga Aliansi agar KPK menelusuri permasalahan tersebut, karena menurut kami itu sangat perlu sebab pembangunan Menara Pandang tersebut terus disuarakan agar pembangunannya ditinjau kembali atau dihentikan, Berbernya.
(BBB)